Berita Audit, Pajak, Akuntansi dan Keuangan Negara
Kumpulan berita media terpilih seputar kerugian dan keuangan negara, perpajakan, audit dan profesi akuntan publik, BPK dan BPKP, standar akuntansi, serta perkara korupsi. Klik judul untuk membaca berita lengkap di situs sumbernya.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial BK selama 20 hari, 13 November–2 Desember 2026, sebagai tersangka dugaan korupsi proyek Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia tahun anggaran 2024. Menurut Kasi Penerangan Hukum Kejati Jabar, kerugian keuangan negara dalam perkara ini lebih dari Rp25,9 miliar; berita tidak menyebut lembaga yang menghitungnya. Rektor UPI menyatakan kampus menghormati proses hukum dan siap bekerja sama, sekaligus mengupayakan penyelesaian fisik gedung. Status BK masih tersangka dan belum diputus pengadilan.
Sekjen Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyampaikan dalam konferensi pers APBN Kita bahwa rancangan Perpres penyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung telah selesai diharmonisasi dan ditargetkan diundangkan pada November 2026. Perpres ini menindaklanjuti Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA secara bertahap paling lambat 31 Desember 2026. Kemenkeu telah menggelar konsultasi publik atas rancangan tersebut pada September 2026. Penyatuan atap diharapkan berjalan mulai Januari 2027; pada tanggal berita, Perpres belum diundangkan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan defisit APBN hingga Oktober 2026 sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47% PDB, yang dinilai masih sesuai rencana menuju target 2,85% PDB, dengan keseimbangan primer masih positif. Pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun (83% target), terdiri atas pajak Rp1.796,8 triliun (76,2% target), kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun, serta PNBP Rp551,8 triliun yang telah melampaui target. Belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun (78% pagu). Menkeu menegaskan APBN memang dirancang defisit untuk membiayai belanja, sehingga defisit tidak dapat disamakan dengan rugi atau “tekor”.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa, berdasarkan proyeksi data country-by-country reporting tahun 2023, pajak minimum global mencakup 37 ultimate parent entity (UPE) dalam negeri dengan 1.721 entitas anak, serta 1.717 UPE luar negeri dengan 4.688 entitas anak di Indonesia. Sebanyak 78 UPE dan entitas anak yang diundang DJP telah mendaftar sebagai wajib pajak GloBE. Aturan GloBE diadopsi melalui PMK 136/2024 untuk tahun pengenaan 2025 dan berlaku bagi grup multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal €750 juta, dengan tarif pajak efektif minimum 15%. SPT Tahunan terkait GloBE dan GloBE Information Return akan disampaikan pada 2027.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan hasil riset DJP bahwa sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi diduga sengaja menghapus bukti potong PPh dari draf SPT Tahunan 2025 agar tidak muncul kurang bayar, dengan potensi PPh sekitar Rp2,01 triliun. DJP mengirim email blast kepada 475.698 wajib pajak yang bukti potong nonfinalnya valid, telah dilaporkan pemotong, dan nilai yang dihapus di atas Rp100.000. Email tersebut berupa imbauan untuk membetulkan SPT secara mandiri dengan pendekatan behavioral insight, tanpa ancaman. Kelompok dengan nilai pajak terbesar adalah penghapusan Rp10 juta–Rp100 juta (26.760 wajib pajak, Rp0,72 triliun).
KPK memeriksa mantan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H.R., sebagai saksi pada 11 November 2026 dalam perkara dugaan pemerasan oleh Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik mendalami dugaan pengondisian hasil pemeriksaan BPK atas Pemerintah Kabupaten Pemalang, dengan pola yang mirip perkara Klaten, tempat temuan BPK diduga dihilangkan atau diatur; dugaan ini masih didalami dan belum terbukti. Luthfi telah berstatus tersangka dalam perkara Klaten. Dalam perkara Pemalang, KPK telah menetapkan empat tersangka dengan sangkaan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU Tipikor.
Mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dihadirkan pihak terdakwa sebagai ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 10 November 2026 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia berpendapat keuntungan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) berasal dari kegiatan usaha dan tidak mengurangi aset atau menambah kewajiban negara, sehingga bukan kerugian keuangan negara. Menurutnya, laporan pemeriksaan BPK yang memasukkan keuntungan PIHK tidak menunjukkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban BPKH, sehingga angka kerugian sekitar Rp622 miliar yang didakwakan mengandung kesalahan mendasar. Penuntut umum KPK mendakwa kerugian tersebut timbul bersama-sama dengan beberapa terdakwa lain.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendorong perusahaan memasukkan risiko lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, ke dalam laporan keuangan dan strategi bisnis, dalam ISRF Strategic Dialogue di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ketua DPN IAI Ardan Adiperdana menyatakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) perlu diterapkan bersama agar dampak lingkungan terhadap nilai aset dan prospek usaha terlihat. Ketua ISRF IAI Ignasius Jonan menekankan konektivitas laporan keberlanjutan dan laporan keuangan bila risiko memengaruhi pendapatan, biaya operasi, nilai aset, atau kewajiban pemulihan lingkungan. IAI juga meluncurkan sertifikasi profesional di bidang keberlanjutan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji Nugraha Simatupang, dihadirkan pihak terdakwa sebagai ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 9 November 2026 dalam perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023–2024. Ia menjelaskan bahwa uang dikategorikan keuangan negara bila dikelola melalui APBN, diatur Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, dan seluruh biayanya dibebankan pada APBN; penyimpanan di kas negara juga menjadi indikator. Rujukannya Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Penasihat hukum mempersoalkan cara penghitungan kerugian negara karena dana haji berasal dari jemaah, sedangkan KPK mendakwa KMA 130/2024 yang membagi kuota tambahan 50:50 merugikan keuangan negara.
KPK pada 9 November 2026 memeriksa dua saksi dari lingkungan Telkomsigma dan PT PINS Indonesia untuk mendalami pengadaan digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023, khususnya perangkat electronic data capture (EDC) dan automatic tank gauge (ATG). Tiga tersangka telah ditahan sejak 4 Agustus 2026, yakni seorang direktur perusahaan swasta dan dua mantan pejabat PT Telkom Indonesia. Dalam pemberitaan ANTARA disebutkan KPK menghitung kerugian keuangan negara bersama BPK RI, dan keterangan foto mencantumkan nilai kerugian Rp322,18 miliar. Perkara masih dalam tahap penyidikan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menyiapkan stimulus berupa insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja di seluruh sektor usaha yang direncanakan berlaku pada 2027. Insentif ditujukan bagi pekerja sektor formal dengan penghasilan bruto hingga Rp10 juta per bulan, dengan perkiraan sekitar 7,54 juta pekerja penerima. Pada 2026 insentif serupa hanya mencakup lima sektor, yaitu alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Ketentuan teknis untuk 2027 belum diterbitkan sehingga rinciannya masih menunggu regulasi.
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyelenggarakan pendidikan dan sertifikasi Certified Sharia Auditor (CSA) angkatan pertama yang diikuti 53 akuntan publik pada 9–13 November 2026, terdiri atas pelatihan, ujian tertulis, dan wawancara bersama penguji DSN-MUI. Materinya mencakup fikih muamalah dan fatwa, akuntansi syariah, tata kelola dan etika syariah, serta jasa asurans kepatuhan syariah berbasis Standar Jasa Syariah IAPI yang disahkan Juli 2025. IAPI menegaskan sertifikasi ini merupakan spesialisasi dan tidak wajib bagi seluruh akuntan publik. POJK 2/2024 mewajibkan bank syariah dan unit usaha syariah menjalani reviu eksternal tata kelola syariah oleh akuntan publik atau KAP terdaftar di OJK paling sedikit sekali dalam tiga tahun, dengan periode pertama Juli 2024–Juni 2027.
OJK melalui Pengumuman PENG-4/PM.2/2026 tanggal 6 November 2026 menjatuhkan sanksi administratif kepada tujuh emiten dan pihak terkait. Sanksi terbesar dikenakan pada PT Asri Karya Lestari (ASLI) karena laporan keuangan semester I 2024, tahun 2024, dan semester I 2025 memuat aset material yang nilainya tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen pendukung, dengan rujukan antara lain PSAK 201 dan PSAK 216; direksinya juga didenda. Akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan 2024 emiten tersebut didenda Rp107,5 juta karena melanggar UU Pasar Modal, POJK 9/2023, dan sejumlah Standar Audit (SA 200 hingga SA 701). Sanksi lain terkait prosedur transaksi afiliasi dan material, penilai yang menerbitkan pendapat kewajaran setelah transaksi terjadi, serta kewajiban RUPS tahunan.
Penyidik Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah menyerahkan tiga tersangka tindak pidana perpajakan beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Melalui satu perusahaan, ketiganya diduga menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif untuk masa September–Desember 2022 dengan estimasi kerugian pendapatan negara Rp3,31 miliar; salah satu tersangka juga diduga menyampaikan SPT tidak benar dan menggunakan faktur fiktif melalui perusahaan lain sepanjang 2022 dengan estimasi kerugian Rp8,23 miliar, sehingga totalnya Rp11,54 miliar. Ancaman pidananya penjara 6 bulan hingga 6 tahun dan denda 2 hingga 4 kali pajak terutang. Kanwil menyatakan penegakan hukum pidana ditempuh sebagai ultimum remedium setelah upaya administratif.
Guru besar hukum pidana Romli Atmasasmita memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 5 November 2026 dalam perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023–2024 dengan empat terdakwa, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia berpendapat kebijakan pejabat pemerintah tidak otomatis merupakan tindak pidana dan dilindungi UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan sepanjang untuk pelayanan publik, tidak menimbulkan kerugian, dan dilaksanakan dengan benar. Menurutnya, dugaan penyalahgunaan wewenang dapat diuji di PTUN, dan atas pertanyaan hakim ia merujuk asas lex specialis derogat legi generali. Perkara masih dalam tahap pemeriksaan di persidangan.
Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa revisi ketentuan pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat) melalui PMK 28/2026 dilatarbelakangi hasil pemeriksaan BPK. BPK menemukan restitusi dipercepat banyak diberikan kepada wajib pajak dengan risiko kepatuhan tinggi, sementara nilai restitusi 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau naik 35,94% dari 2024. PMK 28/2026 antara lain menurunkan batas restitusi dipercepat PPN bagi PKP persyaratan tertentu dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar. Aturan tersebut diundangkan 30 April 2026 dan berlaku sejak 1 Mei 2026.
Asosiasi Advokat dan Akuntan Forensik Indonesia (A3FI) menjadi Pihak Terkait dalam sidang uji materi Perkara Nomor 206/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi pada 4 November 2026. A3FI mengusulkan pedoman teknis nasional penghitungan kerugian keuangan negara yang mengikat semua lembaga pemeriksa, karena perbedaan metode kerap menghasilkan dua angka kerugian yang jauh berbeda atas fakta yang sama di persidangan. Keterangan A3FI dibatasi pada aspek metodologi dan tidak menyikapi lembaga mana yang berwenang menurut Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Ketua Umum A3FI Jan Samuel Maringka menekankan bahwa kesalahan metodologi menghasilkan angka yang keliru, siapa pun yang menghitungnya.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menargetkan laporan keuangan Danantara tahun buku 2025 rampung dan dirilis pada November 2026. Laporan keuangan konsolidasian BPI Danantara sedang diperiksa BPK, yang memulai pemeriksaan secara resmi pada 17 September 2026 dengan cakupan BPI Danantara, PT Danantara Aset Manajemen, PT Danantara Investasi Manajemen, dan BUMN dalam strukturnya untuk memberikan opini kewajaran. COO Dony Oskaria menyatakan laporan BUMN telah disampaikan dan tinggal menunggu pemeriksaan BPK, sedangkan audit PT Danantara Aset Manajemen oleh auditor independen telah selesai.
Kementerian Keuangan membantah kabar bahwa setiap transfer bank dan transaksi dompet digital akan dikenai PPN mulai 9 November 2026. Kebijakan yang dimulai sekitar tanggal itu adalah sistem SPP-TDLN untuk memungut PPN atas transaksi digital dari luar negeri yang memenuhi kriteria objek PPN, tanpa mengubah tarif. Transaksi yang PPN-nya sudah dipungut pelaku PMSE tidak dipungut lagi, dan konsumen tidak perlu menyetor atau melaporkannya sendiri. DJP telah menunjuk enam lembaga penerbit sebagai pemungut pada 25 September 2026; untuk biaya layanan transfer dan dompet digital, yang menjadi objek PPN adalah biaya jasanya sesuai PMK 69/2022, bukan nilai uang yang ditransfer.
Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota BPK periode 2026–2031 pada 3 November 2026 di Gedung Mahkamah Agung, dipandu Ketua MA Sunarto. Sumpah tersebut merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 15/2006 tentang BPK, sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 118/P Tahun 2026. Keduanya disetujui Rapat Paripurna DPR pada 6 Oktober 2026 setelah uji kelayakan dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Nyoman sebelumnya menjabat Anggota I BPK periode 2021–2026.
Pakar hukum pidana Chairul Huda menanggapi usulan Dewan Ekonomi Nasional untuk menata ulang unsur kerugian keuangan negara. Menurutnya, kekhawatiran investor dan direksi BUMN bukan terletak pada Pasal 2 dan 3 UU Tipikor maupun Pasal 603–604 KUHP baru, melainkan pada penafsiran aparat dan pengadilan yang memperluas makna kerugian negara. Ia menyoroti bahwa UU BUMN mengecualikan kerugian BUMN dari kerugian negara, tetapi direksi BUMN masih dipidana atas dasar itu. Bila UU direvisi, ia mengusulkan unsur tersebut dipertegas, bukan dihapus, termasuk dengan merumuskan secara eksplisit apa yang tidak termasuk kerugian keuangan negara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa hitungan awal kerugian negara dalam pengembangan perkara dugaan korupsi cukai di lingkungan Bea Cukai mencapai triliunan rupiah, tanpa merinci angka maupun pihak yang menghitung. Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan pada Februari 2026; hingga Agustus 2026 delapan tersangka dari unsur pejabat Bea Cukai dan swasta telah ditahan, dan pada 28 Oktober 2026 KPK menerbitkan surat perintah penyidikan umum baru. KPK menyatakan perkaranya menyangkut cukai, berbeda dari perkara pajak yang ditangani Kejaksaan Agung. Pihak perusahaan menyatakan menghormati proses hukum dan akan kooperatif; angka tersebut masih estimasi awal penyidik.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 27 Oktober 2026, auditor BPK Muhammad Ramadhani yang dihadirkan jaksa KPK sebagai ahli memaparkan penghitungan kerugian keuangan negara Rp622,09 miliar dalam perkara kuota haji tambahan 2023–2024. Angka itu terdiri atas selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK untuk 8.151 jemaah haji khusus 2024 yang tidak berhak berangkat (±Rp438,2 miliar), penjualan kuota petugas haji khusus 2024 (±Rp40,0 miliar), serta fee percepatan tahun 2023 dan 2024 (±Rp143,9 miliar). Penghitungan dilakukan melalui pemeriksaan investigatif yang mengacu pada Peraturan BPK 1/2017 dan 1/2020. Angka tersebut merupakan keterangan ahli di persidangan, belum putusan pengadilan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada rekomendasi DEN untuk menghapus pasal kerugian negara dari UU Tipikor. DEN mengusulkan penguatan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan 604 KUHP melalui unsur niat jahat (mens rea) sesuai standar internasional dan Putusan MK 28/PUU-XXIV/2026, pengaturan business judgment rule, penambahan delik seperti suap pejabat publik asing, serta penyiapan omnibus law keuangan negara untuk memperjelas batas aset BUMN. Usulan dibahas pada 27 Oktober 2026 bersama Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, KSP, Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK; KPK merekomendasikan metode baku penghitungan kerugian negara oleh lembaga berwenang. Pemerintah masih akan mematangkan rekomendasi tersebut.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai definisi keuangan negara perlu diperjelas untuk memberi kepastian hukum, terutama dalam menentukan apakah kerugian BUMN dapat dikategorikan tindak pidana korupsi. Ia mempersoalkan status kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal BUMN, aset anak perusahaan BUMN, serta kredit macet bank milik negara yang dananya berasal dari simpanan masyarakat. Menurutnya, kerugian akibat risiko bisnis atau persoalan teknis perbankan perlu batasan yang jelas agar tidak otomatis dibawa ke pasal korupsi. Kajian ini diarahkan pada penyelarasan UU 31/1999 jo. UU 20/2001 dengan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC).
DJP memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tertentu berdasarkan PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026 yang ditetapkan 8 Oktober 2026; kebijakan ini bukan tax amnesty dan pokok pajak tetap wajib dibayar. Cakupannya antara lain sanksi keterlambatan SPT Tahunan PPh sampai tahun pajak 2025, SPT Masa kurang bayar sampai masa September 2026, pembetulan sukarela, keterlambatan pembayaran/penyetoran, serta sanksi dalam SKP dan STP termasuk denda PBB. Besaran fasilitas 100% bila dipenuhi 8 Oktober–31 Desember 2026, 50% pada 1 Januari–31 Maret 2027, dan 25% pada 1 April–30 Juni 2027. Permohonan diajukan melalui layanan administrasi Coretax dengan lampiran SKP/STP dan surat pernyataan pendukung.
Kementerian Keuangan melalui Surat Edaran SE-6/SK/2026 mewajibkan seluruh permohonan perizinan konsultan pajak diajukan melalui platform Satu-ProfKeu mulai 27 Oktober 2026. Platform ini mengintegrasikan sistem perizinan profesi keuangan dan mencakup permohonan izin baru, termasuk izin kantor yang hanya dapat diajukan pemimpin atau pemimpin rekan, serta pemutakhiran data individu dan kantor. Pengguna harus memiliki akun SSO Kementerian Keuangan; pemegang peran kantor dapat menunjuk admin tanpa mengalihkan tanggung jawab. Permohonan di luar Satu-ProfKeu sejak tanggal tersebut tidak diproses, dan permohonan sampai 26 Oktober 2026 yang belum lengkap dikembalikan untuk diajukan ulang melalui platform.
Dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (LHP DTT) periode 2021 hingga semester I/2025, BPK menemukan tiga permohonan tax holiday dari produsen feronikel dan nickel pig iron yang diajukan sejak 2022 belum diputuskan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Temuan diperoleh dari penelusuran log permohonan di sistem OSS; permohonan tidak ditolak dan pemohon tidak diberi penjelasan. BPK menilai kondisi ini tidak sejalan dengan Pasal 11 PMK 130/2020 yang mewajibkan keputusan dalam lima hari kerja setelah usulan lengkap dan benar diterima. BPK merekomendasikan evaluasi segera atas status ketiga permohonan, dan pimpinan kementerian menyatakan sependapat.
Pemerintah kembali memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas tiket pesawat untuk musim libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui PMK 77/2026. Fasilitas berlaku untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), tiket harus dibeli pada 20 Oktober 2026 sampai 10 Januari 2027 dan penerbangan dilaksanakan pada 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; kedua syarat harus terpenuhi. Penerbangan di luar periode tersebut tetap dikenai PPN sesuai ketentuan umum.
KPK menggeledah Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah dan dua rumah pihak terkait pada 22 Oktober 2026, serta menyita uang ratusan juta rupiah, dokumen, dan barang bukti elektronik. Penggeledahan merupakan pengembangan perkara Bupati Klaten nonaktif yang berawal dari operasi tangkap tangan 15 Oktober 2026, dengan tiga tersangka termasuk Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah. Barang bukti diduga terkait pemberian suap untuk menghapus temuan pemeriksaan BPK atas Pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2025–2026. KPK memetakan lima klaster dugaan korupsi, salah satunya suap untuk mengondisikan hasil pemeriksaan BPK.
Opini Hendrawanto di rubrik Opini Banten Raya, menanggapi polemik usulan Dewan Ekonomi Nasional dan klarifikasinya bahwa kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur UU Tipikor. Menurut penulis, persoalan utamanya adalah keandalan angka kerugian, yang kerap membentuk persepsi publik sebelum ada putusan. Tulisan ini menguraikan rambu yang sudah ada, yaitu definisi kerugian negara dalam UU Perbendaharaan Negara, Putusan MK 25/PUU-XIV/2016 (kerugian nyata, bukan potensi), dan Putusan MK 66/PUU-XXIV/2026. Penulis juga memetakan tiga kekeliruan yang sering berulang dalam penghitungan dan menyarankan auditor memisahkan ketidakpatuhan administratif, kerugian nyata, kerugian potensial, dan dampak nonfinansial, serta mengungkapkan metode yang dipakai.
Dalam perkara uji materi Penjelasan Pasal 603 KUHP (UU 1/2023) Nomor 206/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi, yang mempersoalkan frasa “lembaga negara audit keuangan”, KPK menyampaikan pandangannya tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara. KPK mengusulkan agar frasa itu dimaknai mencakup hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat/APIP, serta akuntan publik atau akuntan forensik, ahli keuangan, dan auditor bersertifikat. KPK merujuk Putusan MK 31/PUU-X/2012 dan sejumlah putusan praperadilan yang mengakui fungsi akuntan forensik KPK. Pemohon sebaliknya meminta frasa tersebut dimaknai hanya sebagai BPK.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan mendukung usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan agar kerugian negara tidak serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Menurutnya, standar korupsi perlu memisahkan keputusan bisnis negara dari kejahatan pejabat, dengan menelaah niat jahat (mens rea), misalnya pada kepala daerah. Sahroni meminta usulan itu dikaji secara mendalam dan dituangkan melalui revisi UU Tipikor. Usulan DEN disampaikan pada 20 Oktober 2026 dengan merujuk UNCAC yang berfokus pada penyuapan.
KPK menanggapi usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mengubah definisi korupsi, termasuk soal unsur kerugian keuangan negara. Menurut KPK, kerugian keuangan negara sudah diatur tegas sebagai salah satu dari 30 jenis tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dan telah diakomodasi dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional, serta berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi. KPK menilai yang lebih mendesak adalah mengkriminalisasi delik UNCAC yang belum diatur, seperti penyuapan pejabat asing, penyuapan di sektor swasta, perdagangan pengaruh, dan peningkatan kekayaan secara tidak sah.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rekomendasi penyempurnaan UU Tipikor tidak menghapus unsur kerugian keuangan negara. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan 604 KUHP tetap dipertahankan; yang disempurnakan adalah cara pembuktian unsurnya. DEN merekomendasikan empat hal: menyempurnakan rumusan pasal-pasal tersebut, menambahkan aturan perlindungan keputusan beritikad baik (business judgment rule), mengadopsi delik UNCAC yang belum diatur, dan menyusun omnibus law keuangan negara.
Dalam sidang uji materi Penjelasan Pasal 603 KUHP di Mahkamah Konstitusi (perkara 206/PUU-XXIV/2026), Polri menyampaikan bahwa BPKP, APIP, dan akuntan publik sesuai kewenangannya berkompeten memeriksa dan menghitung kerugian keuangan negara. Hasilnya dapat menjadi bahan penyidikan maupun alat bukti yang dinilai hakim. Polri menegaskan bahwa penetapan final jumlah kerugian negara tetap menjadi kewenangan BPK.
Melalui Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerugian keuangan negara”. Pengembalian kerugian dibebankan kepada badan pemerintahan bila kesalahan administratif terjadi tanpa penyalahgunaan wewenang, dan kepada pejabat pemerintahan bila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.
Dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi KUHP Nasional, sehingga Pasal 603 dan 604 tetap berlaku. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 harus merujuk pada hasil pemeriksaan BPK sesuai Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Badan Keahlian DPR menilai putusan ini tidak mengubah norma, sehingga tindak lanjutnya cukup berupa penyesuaian aturan teknis.
Di Pengadilan Negeri Bengkulu, jaksa menghadirkan dua ahli dari KAP, yaitu Sutrisno dan Sukardi Hasan, dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur. Dalam keterangannya, tim ahli memaparkan pemeriksaan terhadap 88 hotel dan klarifikasi kepada 25 anggota dewan. Kerugian negara dalam perkara ini disebut sekitar Rp13 miliar.
Kejaksaan Negeri Kaur menetapkan mantan Sekretaris KPU Kabupaten Kaur, yang pada 2022 menjabat sebagai KPA sekaligus PPK, sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah kegiatan pemilu senilai sekitar Rp1,07 miliar. Penyidik menemukan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, sisa anggaran yang tidak disetor ke kas negara, serta pengeluaran tanpa bukti pendukung. Kerugian negara disebut sekitar Rp200 juta.