Tulisan edukatif oleh Hendrawanto, Akuntan Publik dan Partner KAP SHS, tentang penerapan SAK, audit, akuntansi forensik, kerugian keuangan negara, dan perpajakan.
Teknologi mengubah modus fraud, bukan standar pembuktian. Simak predikasi yang sah, koroborasi tiga arus, batas kewenangan akuntan publik, serta beda pencurian, penggelapan, dan penipuan menurut KUHP yang berlaku 2026.
Panduan pertama IAASB mengenai alat AI menjelaskan ruang lingkup penggunaan dan cara memikirkan risiko mutu. Panduan ini membantu penerapan standar yang ada, tanpa membuat kewajiban baru.
Perubahan subjek PPh final 0,5% tidak selalu langsung menghentikan hak wajib pajak yang sudah memakai skema lama. Kenali jalur peralihan untuk orang pribadi, perseroan perorangan, koperasi, dan badan lain.
Perkara pengujian Penjelasan Pasal 603 KUHP menyoroti siapa yang menghitung kerugian negara dan bagaimana hasilnya diuji. Artikel ini memisahkan usulan para pihak dari aturan yang sudah berlaku.
Lima stress test pada data 2026, pembagian peran dalam proyek, bukti minimum untuk auditor, contoh laba operasi yang berubah, dan rencana 60 hari menuju closing 2027.
Perubahan dokumen tata kelola investee dapat memicu penilaian ulang pengendalian menurut IFRS 10. Simak keputusan agenda IFRIC final Oktober 2026, beda kewajiban menilai ulang dengan hasilnya, dan posisi PSAK 110.
Cara memeriksa asosiasi terdaftar, peran asosiasi dalam ujian profesi, tenggat keanggotaan 30 hari kerja setelah izin, PPL 20/30/45 SKP, dan tenggat laporan konsultan maupun asosiasi.
Lulus UKP belum berarti berizin. Pahami beda SKK, ujian profesi asosiasi, Izin Konsultan Pajak, dan SKT kuasa wajib pajak, cakupan A/B/C, syarat pengalaman, serta masa transisi 2026.
IAASB mengganti rujukan entitas tercatat dengan entitas diperdagangkan publik untuk periode mulai 15 Desember 2026, sedangkan revisi kode etik IAPI berlaku untuk periode mulai 31 Desember 2025. Simak perbedaan dan cara menetapkan kategori.
Cakupan resmi BPPK untuk Tingkat A (Bea Meterai, KUP/PPSP/PP, PPh OP, PPh potput, PPN), aturan yang perlu dibaca termasuk PP 20/2026, jadwal ujian, rencana belajar, dan tiga soal latihan orisinal.
Cakupan resmi Tingkat B per subjek badan dan orang pribadi, alur laba komersial ke PPh badan, aturan inti, jadwal ujian, dan tiga soal latihan orisinal.
Cakupan transaksi internasional Tingkat C, kerangka S-O-L-T-A untuk P3B, BUT, dan transfer pricing, aturan yang dijadikan peta, jadwal ujian, dan tiga soal latihan orisinal.
Tiga syarat kelayakan PSAK 119, apa yang berubah (hanya pengungkapan) dan yang tetap, isi Amendemen PSAK 119 November 2025, perbandingan dengan SAK EP, dan empat langkah persiapan grup sebelum 2027.
DJP menjadwalkan pertukaran informasi GloBE mulai 2027, tetapi hubungan dengan tiap mitra aktif setelah notifikasi. Simak isi GIR, syarat pelaporan terpusat, dan langkah persiapan grup usaha.
Peraturan BPK 1/2026 memuat standar DTT Investigatif: predikasi, hipotesis, bukti yang dapat diterima secara hukum, dan LHP tanpa rekomendasi. Simak kapan mulai berlaku dan beda indikasi dengan putusan.
Ambang dokumen induk dan lokal menurut PMK 172/2023, kewajiban CbCR dan notifikasi, tenggat 4 bulan dan penyerahan 1 bulan, serta delapan bukti untuk jasa intragrup.
IASB memutuskan sementara mengusulkan agar setara kas dinilai dari hak memperoleh kas dalam tiga bulan sejak perolehan. Simak status usulan, unsur definisi yang tetap berlaku, dan posisi PSAK 207 di Indonesia.
Bonus kinerja adalah biaya, cadangan adalah reklasifikasi ekuitas, dan dividen baru menjadi utang saat disahkan KPM atau RUPS. Simak PP 54/2017, ilustrasi jurnal tahun buku 2026, dan rekonsiliasi dengan pencatatan pemda.
Bank soal orisinal untuk persiapan Uji Kompetensi Perpajakan Tingkat A: KUP, keberatan dan penagihan, PPh orang pribadi, PPh potong/pungut, PPN, bea meterai, dan etika. Tersedia versi PDF.
IASB melanjutkan amendemen pengecualian konsolidasi bagi UKM yang induknya entitas investasi, berlaku bersama edisi ketiga mulai 2027. Simak syarat usulan, linimasa, dan mengapa SAK Entitas Privat tidak otomatis berubah.
PMK 55/2026 memisahkan uji kompetensi, ujian profesi asosiasi, dan izin konsultan pajak. Simak syarat UKP, nasib sertifikat USKP lama, jadwal periode awal, dan 12 soal latihan dengan pembahasan.
Keputusan penetapan Wajib Pajak kriteria tertentu berdasarkan aturan lama tidak berlaku sejak 1 Mei 2026. Simak tanggal peralihan, empat kriteria Pasal 3, alasan pencabutan, dan tahap dari penetapan hingga pengembalian.
Bagaimana donasi, pembatasan dana, surplus, dan kas saling terhubung dalam laporan yayasan? Simak lima komponen laporan, studi kasus lengkap dengan jurnal, simulasi angka, dan amendemen ISAK 335 Juni 2026 menuju PSAK 118.
PP 43/2025 menuntut penyusun yang kompeten, POJK 18/2025 mensyaratkan penyusun laporan bank lulus ujian CA, dan PSAK 118 mengubah laba rugi mulai 2027. Simak batas ruang lingkup, ilustrasi margin operasi, dan agenda kesiapan.
BPK melaporkan nilai permasalahan Rp49,28 triliun dalam IHPS I 2026, tetapi yang diklasifikasikan sebagai kerugian Rp3,64 triliun. Simak komponennya, beda jumlah dan nilai, serta arti angka pengembalian.
Efisiensi pajak yang kuat lahir dari substansi bisnis, dokumentasi, dan kontrol. Simak batas perencanaan sehat dan agresif, enam tahap perencanaan, delapan pertanyaan uji, studi kasus, serta pembaruan PP 20/2026 dan PMK 1/2026.
Buletin Implementasi IAI menjelaskan cara mengungkapkan perubahan liabilitas pendanaan agar dapat ditelusuri pengguna laporan keuangan. Simak tujuan paragraf 44A, cakupan, perubahan kas dan nonkas, serta cara meninjaunya.
Due diligence yang baik mengubah temuan menjadi keputusan harga, syarat transaksi, perlindungan kontraktual, dan rencana integrasi. Simak kualitas laba, utang bersih, modal kerja, red flags, dan kewajiban notifikasi KPPU.
IAASB membahas rancangan revisi ISA 505, tetapi standar baru belum terbit. Auditor di Indonesia tetap merujuk SA 505 yang berlaku sambil memantau perubahan.
Amendemen PSAK 228 memperjelas entitas yang dapat memilih nilai wajar melalui laba rugi untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Simak batas kelayakan, contoh jurnal, dan langkah penerapannya.
DSAK IAI mengesahkan PSAK 120 (merujuk IFRS 20) pada 14 Oktober 2026, berlaku 1 Januari 2029. Pahami ruang lingkup, pengukuran, penyajian, dan contoh jurnalnya.
Pelajari larangan eksplisit, kriteria kualitatif, ambang kuantitatif, dan batas audit grup sebelum menentukan kelayakan penggunaan ISA for LCE di Indonesia.
SAK Entitas Privat berlaku efektif sejak 1 Januari 2025 dan menggantikan SAK ETAP. Pahami kriteria pengguna, area perbedaan utama, dan langkah transisi Bab 35 secara praktis.
ISA for LCE bukan standar ringan untuk semua UMKM. Pelajari tingkat keyakinan, empat gerbang kelayakan, posisi adopsi Indonesia, serta langkah persiapan praktis bagi KAP dan manajemen.
IAASB menerbitkan ISA 570 (Revised 2024) untuk memperkuat pekerjaan auditor terkait kelangsungan usaha, berlaku periode mulai 15 Desember 2026. Artikel ini membedakannya dari SA 570 (Revisi 2021) yang berlaku di Indonesia.
IAASB sedang merombak fondasi audit berbasis risiko melalui rancangan revisi ISA 330, ISA 500, dan ISA 520. Artikel ini membahas perubahan utama, status penerapannya, serta langkah persiapan bagi KAP, CFO, dan komite audit.
IAASB merevisi standar kecurangan untuk periode mulai 15 Desember 2026: skeptisisme diperkuat, lensa kecurangan dalam penilaian risiko, respons atas dugaan kecurangan, dan posisinya terhadap SA 240 di Indonesia.
PMK 71/2026 mengubah PMK 118/2024: pembayaran kini dihitung ke pokok pajak terlebih dahulu, sanksi yang dapat dikurangkan dirinci, dan Pasal 27A membuka jendela dua tahun untuk permohonan.
Mahkamah Konstitusi menyelaraskan istilah dalam Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan. Putusan ini tidak menghapus kewajiban pemulihan ataupun memberikan kekebalan pidana, tetapi menegaskan pentingnya membedakan ketidakpatuhan administratif, penyalahgunaan wewenang, kerugian yang nyata dan terukur, serta pertanggungjawaban pidana.
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) bukan surat ketetapan pajak dan bukan pemberitahuan pemeriksaan. Namun, menganggapnya sebagai surat biasa adalah kesalahan serius. Sejak PMK 111 Tahun 2025 berlaku pada 1 Januari 2026, proses pengawasan, tenggat tanggapan, saluran penyampaian, pembahasan, kunjungan, dan kemungkinan tindak lanjut telah memiliki kerangka yang lebih tegas. Kualitas tanggapan dapat menjadi pembeda antara penutupan kegiatan dengan eskalasi ke pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan.
SP2DK bukan peristiwa yang jarang. Dalam artikel edukasi pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak tertanggal 23 Juli 2026, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP menyebut sekitar 250 ribu SP2DK telah diterbitkan sepanjang Semester I 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan SP2DK harus diperlakukan sebagai bagian dari tata kelola risiko pajak, bukan pekerjaan darurat yang baru dimulai ketika surat diterima.
PSAK 118 menggantikan PSAK 201 mulai 1 Januari 2027: lima kategori laba rugi, subtotal laba operasi, ukuran kinerja tetapan manajemen, dan langkah persiapannya.
Cara penyewa mengakui dan mengukur aset hak guna, pengecualian sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah, serta koreksi fiskal dan pajak tangguhannya.
Standar audit grup yang baru berlaku untuk periode mulai 31 Desember 2025: pendekatan berbasis risiko, peran auditor komponen, dan persiapan manajemen grup.
Enam kriteria wajib audit menurut Pasal 68 UU Perseroan Terbatas, kaitannya dengan lampiran SPT Tahunan PPh Badan, dan hal yang perlu disiapkan sebelum audit pertama.
Penghitungan kerugian keuangan negara bukan sekadar menjumlahkan transaksi. Angka harus berangkat dari actual loss, mandat yang jelas, counterfactual yang sah, hubungan sebab–akibat, serta metode yang transparan dan dapat direplikasi.
Awal Oktober 2026 membawa tiga perubahan penting: PPh Pasal 22 marketplace, SPP TDLN, dan skema replace Coretax. Berikut dampak dan tindakan yang perlu disiapkan perusahaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kerangka Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia berubah cukup besar: PSAK diberi nomor baru, SAK ETAP digantikan SAK Entitas Privat, dan standar pengungkapan keberlanjutan mulai diperkenalkan. Artikel ini merangkum hal yang perlu dipahami pemilik bisnis dan tim keuangan.
Dalam perkara tindak pidana korupsi, besarnya kerugian keuangan negara sering menjadi titik paling krusial. Artikel ini menjelaskan dasar hukum, tahapan audit investigasi, dan metode yang lazim digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), berdasarkan pengalaman praktik sebagai akuntan forensik.
Opini audit adalah inti dari laporan auditor independen. Namun banyak pemilik bisnis dan pengurus organisasi belum memahami perbedaan antarjenis opini dan apa dampaknya. Artikel ini menjelaskannya secara ringkas.