ARTIKEL · PAJAK

100 Soal Latihan UKP Tingkat A dengan Kunci dan Pembahasan

Bank soal pilihan ganda KUP, keberatan dan penagihan, PPh orang pribadi, PPh potong/pungut, PPN, bea meterai, dan etika profesi, lengkap dengan dasar aturan

Oleh Hendrawanto, SE., Ak., CA., CLI., ASEAN CPA, CPA., CFI. ·

Sampul 100 soal latihan UKP Tingkat A: KUP, keberatan dan penagihan, PPh orang pribadi, PPh potong/pungut, PPN, bea meterai, serta etika profesi, lengkap dengan kunci dan pembahasan
Game Simulasi UKP Level ACoba langsung di game simulasi UKP Tingkat A sebelum membaca pembahasan.Mulai simulasi →

Bank soal ini berisi 100 soal pilihan ganda untuk berlatih menghadapi Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) Tingkat A, lengkap dengan kunci, pembahasan, dan dasar aturannya. Soal disusun ulang dan dikembangkan dari paket latihan simulasi, lalu dilengkapi soal baru per materi agar cakupannya merata.

Bukan soal resmi. Seluruh soal adalah buatan penulis untuk latihan, bukan soal, kunci, atau bocoran UKP dari BPPK. Soal ujian resmi bersifat rahasia. Ketentuan yang dipakai adalah ketentuan yang berlaku per Oktober 2026; untuk kasus nyata, periksa aturan yang berlaku pada tanggal transaksi. Baca juga UKP Menggantikan USKP: Aturan, Transisi, Soal 2026.

Peta 100 soal per materi
Ketuk materi untuk melompat. Distribusi ini disusun penulis untuk latihan, bukan bobot resmi UKP.
Versi cetak (PDF)Soal di depan, kunci dan pembahasan di belakang, untuk latihan dengan waktu.
Unduh PDF

Cara Memakai Bank Soal Ini

  1. Kerjakan satu materi atau seluruh 100 soal dengan batas waktu, misalnya 150 menit, tanpa membuka jawaban.
  2. Catat jawaban Anda, lalu cocokkan dengan tabel kunci di akhir halaman. Ambang lulus UKP menurut FAQ resmi adalah 60.
  3. Buka "Lihat jawaban" untuk soal yang salah dan pelajari kembali pasal yang dirujuk.
  4. Ulangi materi dengan skor terendah.

100 Soal Latihan UKP Tingkat A

KUP dan Administrasi

  1. Dalam sistem self-assessment, tanggung jawab utama untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang berada pada …

    • A. Bank persepsi
    • B. Kantor Pelayanan Pajak
    • C. Wajib Pajak
    • D. Konsultan pajak dalam semua keadaan
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Self-assessment menempatkan kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pada Wajib Pajak; DJP melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Konsultan hanya membantu sebagai kuasa atau penasihat.

  2. Bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk Indonesia, sejak penerapan NIK sebagai NPWP, identitas perpajakan yang digunakan adalah …

    • A. Nomor paspor
    • B. Nomor rekening bank
    • C. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    • D. Nomor Induk Berusaha (NIB)
    Lihat jawaban

    Jawaban C. UU HPP dan PMK 112/2022 menetapkan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk. NIK harus diaktivasi/divalidasi agar dapat dipakai dalam layanan perpajakan.

  3. Fungsi utama NPWP adalah …

    • A. Bukti kewarganegaraan
    • B. Sarana administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak
    • C. Izin usaha
    • D. Bukti bahwa seluruh pajak telah lunas
    Lihat jawaban

    Jawaban B. NPWP dipakai sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan; ia bukan izin usaha dan bukan bukti pelunasan.

  4. Batas waktu umum penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi adalah … setelah akhir Tahun Pajak.

    • A. 1 bulan
    • B. 3 bulan
    • C. 2 bulan
    • D. 4 bulan
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 3 ayat (3) UU KUP: SPT Tahunan PPh orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak; untuk badan 4 bulan.

  5. PT Utama memakai tahun buku 1 Juli 2025–30 Juni 2026. Batas umum penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun buku tersebut adalah …

    • A. 30 September 2026
    • B. 30 November 2026
    • C. 31 Oktober 2026
    • D. 31 Desember 2026
    Lihat jawaban

    Jawaban C. SPT Tahunan badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun buku. Empat bulan setelah 30 Juni 2026 adalah 31 Oktober 2026.

  6. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama …

    • A. 1 bulan
    • B. 3 bulan
    • C. 2 bulan
    • D. 6 bulan
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 3 ayat (4) UU KUP: perpanjangan paling lama 2 bulan dengan menyampaikan pemberitahuan sebelum batas waktu berakhir, disertai penghitungan sementara pajak terutang.

  7. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak pada dasarnya adalah …

    • A. Melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai ketentuan
    • B. Meminta persetujuan atas setiap transaksi
    • C. Menggantikan seluruh bukti potong
    • D. Memperoleh pembebasan pajak otomatis
    Lihat jawaban

    Jawaban A. SPT adalah sarana melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai peraturan.

  8. Hasil penghitungan PPh tahunan seorang pegawai berstatus nihil karena seluruhnya telah dipotong pemberi kerja. Kewajiban yang tetap ada adalah …

    • A. Membayar PPh Pasal 25 minimal Rp100.000
    • B. Menyampaikan SPT Tahunan
    • C. Memungut PPN atas belanja pribadi
    • D. Menyelenggarakan pembukuan badan
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Status nihil tidak menghapus kewajiban melapor, kecuali Wajib Pajak termasuk kelompok yang dikecualikan dari kewajiban SPT.

  9. Sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi adalah …

    • A. Rp100.000
    • B. Rp500.000
    • C. Rp1.000.000
    • D. 2% per bulan
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 7 ayat (1) UU KUP: SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp100.000; SPT Tahunan PPh badan Rp1.000.000; SPT Masa PPN Rp500.000; SPT Masa lainnya Rp100.000.

  10. CV Rimba terlambat menyampaikan SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa yang sama. Total denda Pasal 7 UU KUP yang dapat dikenakan adalah …

    • A. Rp200.000
    • B. Rp500.000
    • C. Rp1.100.000
    • D. Rp600.000
    Lihat jawaban

    Jawaban D. SPT Masa PPN Rp500.000 + SPT Masa PPh Pasal 21 Rp100.000 = Rp600.000.

  11. Wajib Pajak menyadari SPT yang telah disampaikan mengandung kekeliruan dan belum dilakukan pemeriksaan. Langkah yang tepat adalah …

    • A. Mengabaikannya karena sudah diterima sistem
    • B. Membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis (SPT Pembetulan)
    • C. Menghapus bukti transaksi
    • D. Menyampaikan SPT yang sama tanpa koreksi
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 8 ayat (1) UU KUP memberi hak membetulkan SPT selama Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

  12. SPT Pembetulan menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah. Atas kekurangan tersebut, Wajib Pajak dikenai …

    • A. Sanksi bunga per bulan sesuai tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan, dihitung sejak jatuh tempo sampai tanggal pembayaran
    • B. Tidak ada sanksi karena dibetulkan sukarela
    • C. Denda tetap Rp1.000.000
    • D. Kenaikan 200%
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 8 ayat (2) UU KUP: kekurangan pajak akibat pembetulan dikenai bunga per bulan dengan tarif berbasis suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan, paling lama 24 bulan.

  13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada pokoknya diterbitkan apabila …

    • A. Wajib Pajak meminta Faktur Pajak
    • B. Wajib Pajak mengalami lebih bayar
    • C. Terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
    • D. Wajib Pajak membuka rekening baru
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 13 ayat (1) UU KUP: SKPKB diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun antara lain bila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain terdapat pajak tidak atau kurang dibayar.

  14. Jangka waktu daluwarsa penetapan (penerbitan surat ketetapan pajak) menurut UU KUP adalah …

    • A. 5 tahun
    • B. 3 tahun
    • C. 10 tahun
    • D. Tidak terbatas
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 13 ayat (1) UU KUP: SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian/tahun pajak, dengan pengecualian tertentu.

  15. Dokumen yang diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda adalah …

    • A. Surat Ketetapan Pajak Nihil
    • B. Bukti Penerimaan Elektronik
    • C. Surat Keputusan Pengurangan
    • D. Surat Tagihan Pajak (STP)
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 14 UU KUP: STP diterbitkan antara lain bila PPh tahun berjalan tidak/kurang dibayar, terdapat kekurangan akibat salah tulis/hitung, atau Wajib Pajak dikenai sanksi bunga dan/atau denda.

  16. Jangka waktu penyimpanan buku, catatan, dan dokumen dasar pembukuan di Indonesia adalah …

    • A. 2 tahun
    • B. 10 tahun
    • C. 5 tahun
    • D. Selama perusahaan berdiri
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 28 ayat (11) UU KUP: dokumen wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak.

  17. Orang pribadi yang melakukan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun dapat menghitung penghasilan neto menggunakan …

    • A. Tarif efektif PPN
    • B. Tarif PPh badan
    • C. Penilaian aset bersih
    • D. Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan memberitahukan kepada DJP
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 14 ayat (2) UU PPh: Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar boleh memakai norma dengan pemberitahuan kepada DJP dalam 3 bulan pertama tahun pajak. Bila tidak memberitahukan, dianggap memilih pembukuan.

  18. Pernyataan yang benar tentang kerahasiaan data Wajib Pajak menurut UU KUP adalah …

    • A. Petugas pajak bebas memberikan data Wajib Pajak kepada siapa pun
    • B. Kerahasiaan hilang setelah SPT disampaikan
    • C. Data Wajib Pajak hanya rahasia untuk badan
    • D. Pejabat dan tenaga ahli wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan Wajib Pajak, kecuali pengecualian yang diatur undang-undang
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 34 UU KUP mewajibkan kerahasiaan, dengan pengecualian terbatas seperti untuk keperluan pemeriksaan di pengadilan atau berdasarkan izin Menteri.

  19. Wajib Pajak menerima surat dari DJP. Tindakan pertama yang paling tepat adalah …

    • A. Mengabaikannya
    • B. Menghapus arsip pajak
    • C. Memeriksa jenis surat, tanggal, tenggat, dan tindak lanjut yang diminta
    • D. Membayar nominal apa pun tanpa memeriksa
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Setiap surat (SP2DK, teguran, ketetapan, STP) memiliki dasar, konsekuensi, dan tenggat berbeda. Identifikasi jenis surat menentukan langkah berikutnya.

  20. Wajib Pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya secara sukarela pada saat pemeriksaan bukti permulaan (Pasal 8 ayat (3) UU KUP) wajib melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda sebesar …

    • A. 50% dari kekurangan
    • B. 75% dari kekurangan
    • C. 200% dari kekurangan
    • D. 100% dari kekurangan
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 8 ayat (3a) UU KUP sebagaimana diubah UU HPP: denda 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

  21. Sejak penerapan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) berdasarkan PMK 81/2024, batas waktu umum penyetoran pajak masa (misalnya PPh Pasal 21/23) adalah …

    • A. Tanggal 10 bulan berikutnya
    • B. Akhir bulan berikutnya
    • C. Tanggal 20 bulan berikutnya
    • D. Tanggal 15 bulan berikutnya
    Lihat jawaban

    Jawaban D. PMK 81/2024 menyeragamkan batas penyetoran pajak masa menjadi tanggal 15 bulan berikutnya; SPT Masa PPh paling lama 20 hari setelah akhir masa dan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya.

  22. Batas waktu penyampaian SPT Masa PPN menurut ketentuan yang berlaku adalah …

    • A. Tanggal 15 bulan berikutnya
    • B. 20 hari setelah akhir Masa Pajak
    • C. Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
    • D. 3 bulan setelah akhir Masa Pajak
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 3 ayat (3) huruf a UU KUP sebagaimana diubah dan diatur lebih lanjut dalam PMK 81/2024: SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya.

  23. Sari (pegawai) menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025 berstatus nihil pada 20 Mei 2026. Sebagai pemilik usaha kecil yang memotong PPh Pasal 21 karyawannya, ia juga terlambat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Maret 2026. Total denda Pasal 7 UU KUP adalah …

    • A. Rp0, karena SPT Tahunannya nihil
    • B. Rp100.000
    • C. Rp200.000
    • D. Rp600.000
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Status nihil tidak menghapus sanksi keterlambatan. SPT Tahunan OP terlambat Rp100.000 + SPT Masa PPh Pasal 21 terlambat Rp100.000 = Rp200.000. Denda Rp500.000 hanya untuk SPT Masa PPN.

  24. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan apabila …

    • A. Jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar lebih besar daripada pajak yang terutang
    • B. Wajib Pajak terlambat menyetor
    • C. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT
    • D. Ada sanksi denda
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 17 UU KUP: SKPLB diterbitkan bila jumlah kredit pajak atau pembayaran lebih besar daripada pajak terutang, setelah penelitian atau pemeriksaan.

  25. Atas pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB karena hasil pemeriksaan, sanksi bunga per bulan dikenakan paling lama …

    • A. 24 bulan
    • B. 12 bulan
    • C. 36 bulan
    • D. 60 bulan
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 13 ayat (2) UU KUP: bunga per bulan (tarif acuan ditambah uplift yang ditetapkan Menteri Keuangan) paling lama 24 bulan.

Keberatan, Banding, dan Penagihan

  1. Keberatan dapat diajukan atas dokumen berikut, kecuali …

    • A. SKPKB
    • B. SKPLB
    • C. Pemotongan pajak oleh pihak ketiga
    • D. Surat Tagihan Pajak
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 25 ayat (1) UU KUP: keberatan diajukan atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, serta pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Atas STP, upayanya adalah permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau pembetulan.

  2. SKPKB tertanggal 3 Maret 2026 dikirim pada 5 Maret 2026 dan diterima Wajib Pajak pada 9 Maret 2026. Batas akhir pengajuan keberatan adalah …

    • A. 3 Juni 2026
    • B. 3 Juli 2026
    • C. 9 Juni 2026
    • D. 5 Juni 2026
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 25 ayat (3) UU KUP: keberatan diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, bukan sejak tanggal diterima (kecuali keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak).

  3. Atas pemotongan PPh Pasal 23 tanggal 12 Februari 2026 oleh pihak ketiga, keberatan diajukan paling lama …

    • A. 12 Februari 2027
    • B. 12 Agustus 2026
    • C. 31 Mei 2026
    • D. 12 Mei 2026
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Untuk pemotongan/pemungutan, jangka 3 bulan dihitung sejak tanggal pemotongan atau pemungutan.

  4. Salah satu syarat formal surat keberatan adalah …

    • A. Ditulis dalam bahasa Inggris
    • B. Dilampiri bukti pembayaran seluruh ketetapan
    • C. Diajukan untuk dua surat ketetapan sekaligus
    • D. Mengemukakan jumlah pajak terutang, pajak dipotong/dipungut, atau rugi menurut penghitungan Wajib Pajak beserta alasannya
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 25 ayat (2) UU KUP: keberatan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah menurut Wajib Pajak dengan alasan yang jelas; satu keberatan untuk satu surat ketetapan.

  5. Direktur Jenderal Pajak wajib memberi keputusan atas keberatan paling lama … sejak surat keberatan diterima.

    • A. 12 bulan
    • B. 9 bulan
    • C. 6 bulan
    • D. 24 bulan
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 26 ayat (1) UU KUP: 12 bulan. Jika terlampaui tanpa keputusan, keberatan dianggap dikabulkan.

  6. Keberatan Wajib Pajak ditolak dan Wajib Pajak tidak mengajukan banding. Atas jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi pembayaran sebelum keberatan, dikenai sanksi denda sebesar …

    • A. 50%
    • B. 30%
    • C. 60%
    • D. 100%
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 25 ayat (9) UU KUP sebagaimana diubah UU HPP: denda 30% (sebelumnya 50%).

  7. Banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan diajukan paling lama …

    • A. 30 hari sejak keputusan diterima
    • B. 12 bulan sejak SKP terbit
    • C. 6 bulan sejak keputusan diterbitkan
    • D. 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 27 UU KUP jo. Pasal 35 UU Pengadilan Pajak: banding diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal keputusan keberatan diterima.

  8. Jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi denda sebesar … dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pembayaran sebelum keberatan.

    • A. 60%
    • B. 50%
    • C. 30%
    • D. 100%
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 27 ayat (5d) UU KUP sebagaimana diubah UU HPP: denda 60% (sebelumnya 100%).

  9. Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap adalah …

    • A. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
    • B. Kasasi ke Mahkamah Agung
    • C. Banding ulang ke Pengadilan Pajak
    • D. Keberatan ke DJP
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Putusan Pengadilan Pajak bersifat akhir dan berkekuatan hukum tetap; pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

  10. Urutan umum tindakan penagihan pajak aktif menurut UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah …

    • A. Surat Paksa → Surat Teguran → Lelang → Sita
    • B. Surat Teguran → Surat Paksa → Penyitaan → Lelang
    • C. Lelang → Penyitaan → Surat Paksa
    • D. Penyitaan → Surat Teguran → Lelang
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Penagihan dimulai dengan surat teguran setelah jatuh tempo, dilanjutkan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, lalu lelang, dengan jangka waktu antar-tahap yang diatur.

  11. Jangka waktu pelunasan pajak terutang dalam SKPKB pada umumnya adalah …

    • A. 7 hari sejak terbit
    • B. 1 bulan sejak tanggal diterbitkan
    • C. 14 hari sejak terbit
    • D. 3 bulan sejak diterima
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 9 ayat (3) UU KUP: SKPKB, SKPKBT, STP, serta keputusan/putusan yang menambah pajak harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

  12. Hak melakukan penagihan pajak menurut UU KUP daluwarsa setelah melampaui waktu … sejak penerbitan dasar penagihan, dengan pengecualian tertentu.

    • A. 5 tahun
    • B. 3 tahun
    • C. 10 tahun
    • D. 20 tahun
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 22 UU KUP: 5 tahun, dan dapat tertangguh misalnya karena Surat Paksa, pengakuan utang, atau penyidikan.

PPh Orang Pribadi

  1. Penghasilan yang menjadi objek PPh pada prinsipnya adalah …

    • A. Setiap penerimaan tanpa pengecualian
    • B. Hanya penghasilan tunai
    • C. Hanya gaji pegawai tetap
    • D. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dengan pengecualian dalam UU
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 4 ayat (1) UU PPh mendefinisikan penghasilan secara luas sebagai tambahan kemampuan ekonomis, dengan pengecualian dalam Pasal 4 ayat (3).

  2. Berikut ini yang dikecualikan dari objek PPh adalah …

    • A. Hadiah undian
    • B. Warisan
    • C. Keuntungan penjualan saham
    • D. Bunga deposito
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 4 ayat (3) UU PPh mengecualikan warisan. Hadiah undian dan bunga deposito adalah objek (dikenai PPh final), keuntungan penjualan saham juga objek.

  3. Hibah dari orang tua kepada anak kandung (keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat), sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, atau kepemilikan, diperlakukan sebagai …

    • A. Objek PPh final 10%
    • B. Objek PPN
    • C. Objek PPh tarif Pasal 17
    • D. Bukan objek PPh
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU PPh: harta hibahan bagi keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek PPh.

  4. Besarnya PTKP untuk diri Wajib Pajak orang pribadi menurut ketentuan yang berlaku adalah …

    • A. Rp36.000.000
    • B. Rp45.000.000
    • C. Rp58.500.000
    • D. Rp54.000.000
    Lihat jawaban

    Jawaban D. PMK 101/2016: Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak; tambahan Rp4.500.000 untuk status kawin dan untuk setiap tanggungan (paling banyak 3).

  5. Budi menikah, istrinya tidak bekerja, dan menanggung dua anak kandung serta satu keponakan yatim yang tinggal bersamanya. PTKP Budi adalah …

    • A. Rp58.500.000
    • B. Rp72.000.000
    • C. Rp67.500.000
    • D. Rp76.500.000
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Tanggungan PTKP hanya keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat. Keponakan adalah keluarga sedarah garis menyamping, sehingga tidak dihitung. PTKP = Rp54 juta + Rp4,5 juta (kawin) + 2 × Rp4,5 juta = Rp67,5 juta.

  6. Dedi menikah; istrinya bekerja di perusahaan lain dan penghasilannya tidak digabung (istri tidak memilih pisah harta). Anak pertamanya berusia 23 tahun dan sudah bekerja penuh waktu dengan penghasilan sendiri; ibu kandungnya tinggal bersama dan sama sekali tidak berpenghasilan. PTKP Dedi adalah …

    • A. Rp58.500.000
    • B. Rp63.000.000
    • C. Rp67.500.000
    • D. Rp117.000.000
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Rp54 jt (diri) + Rp4,5 jt (kawin) + Rp4,5 jt (ibu kandung sebagai tanggungan sepenuhnya) = Rp63 jt. Anak yang telah berpenghasilan sendiri bukan tanggungan sepenuhnya. Tambahan Rp54 jt untuk istri hanya berlaku bila penghasilan istri digabung dengan suami.

  7. Penghasilan neto setahun seorang pegawai Rp150.000.000. PTKP yang berlaku baginya Rp58.500.000. Penghasilan Kena Pajak (sebelum pembulatan ke ribuan) adalah …

    • A. Rp58.500.000
    • B. Rp91.500.000
    • C. Rp150.000.000
    • D. Rp208.500.000
    Lihat jawaban

    Jawaban B. PKP = penghasilan neto − PTKP = Rp150.000.000 − Rp58.500.000 = Rp91.500.000.

  8. Penghasilan Kena Pajak seorang Wajib Pajak orang pribadi Rp300.000.000. PPh terutang menurut tarif Pasal 17 UU PPh sebagaimana diubah UU HPP adalah …

    • A. Rp31.000.000
    • B. Rp44.000.000
    • C. Rp45.000.000
    • D. Rp75.000.000
    Lihat jawaban

    Jawaban B. 5% × Rp60 jt = Rp3 jt; 15% × Rp190 jt = Rp28,5 jt; 25% × Rp50 jt = Rp12,5 jt. Jumlah Rp44.000.000. Pilihan Rp75 jt muncul bila seluruh PKP dikali 25%—kesalahan umum yang mengabaikan sifat progresif.

  9. Lapisan Penghasilan Kena Pajak yang dikenai tarif 5% menurut UU HPP adalah …

    • A. Sampai dengan Rp50.000.000
    • B. Sampai dengan Rp250.000.000
    • C. Sampai dengan Rp100.000.000
    • D. Sampai dengan Rp60.000.000
    Lihat jawaban

    Jawaban D. UU HPP: 5% s.d. Rp60 juta; 15% di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta; 25% di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta; 30% di atas Rp500 juta s.d. Rp5 miliar; 35% di atas Rp5 miliar.

  10. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya …

    • A. Rp2.400.000 setahun
    • B. Rp9.000.000 setahun
    • C. Rp6.000.000 setahun
    • D. Rp12.000.000 setahun
    Lihat jawaban

    Jawaban C. PMK 250/2008 jo. ketentuan PPh Pasal 21: biaya jabatan 5%, maksimal Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun.

  11. Gaji bruto setahun Rina Rp200.000.000; ia membayar iuran pensiun Rp3.000.000 setahun melalui pemberi kerja. Penghasilan neto setahun Rina adalah …

    • A. Rp197.000.000
    • B. Rp191.600.000
    • C. Rp194.000.000
    • D. Rp191.000.000
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Biaya jabatan 5% × Rp200 jt = Rp10 jt, dibatasi Rp6 jt. Iuran pensiun yang dibayar pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dapat dikurangkan. Neto = Rp200 jt − Rp6 jt − Rp3 jt = Rp191 jt.

  12. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah zakat yang …

    • A. Dibayarkan kepada siapa saja
    • B. Dibayarkan melalui media sosial
    • C. Dibayar tunai kepada tetangga
    • D. Wajib dibayarkan pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh dan PP 60/2010: zakat atau sumbangan keagamaan wajib dapat dikurangkan bila dibayarkan kepada lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah dan didukung bukti.

  13. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan peredaran bruto usaha Rp400.000.000 setahun yang memanfaatkan PP 55/2022 …

    • A. Membayar PPh final 0,5% atas seluruh peredaran bruto
    • B. Tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 setahun
    • C. Wajib membayar PPh badan
    • D. Wajib memakai tarif Pasal 17 atas omzet
    Lihat jawaban

    Jawaban B. UU HPP dan PP 55/2022: Wajib Pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai PPh atas peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun; di atasnya dikenai 0,5% sepanjang omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar.

  14. Peredaran bruto usaha seorang Wajib Pajak orang pribadi yang memakai PP 55/2022 pada 2026 adalah Rp900.000.000. PPh final setahun adalah …

    • A. Rp0
    • B. Rp2.000.000
    • C. Rp4.500.000
    • D. Rp9.000.000
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Bagian yang dikenai: Rp900 jt − Rp500 jt = Rp400 jt × 0,5% = Rp2.000.000.

  15. Penghasilan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin) pada umumnya …

    • A. Dilaporkan sendiri oleh anak
    • B. Dikenai PPh final 25%
    • C. Tidak dikenai pajak
    • D. Digabungkan dengan penghasilan orang tuanya
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 8 ayat (4) UU PPh: penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Anak yang sudah pernah kawin tidak lagi dianggap belum dewasa.

  16. Suami istri yang hidup berpisah berdasarkan putusan hakim memenuhi kewajiban perpajakan …

    • A. Bersama dengan NPWP suami
    • B. Masing-masing sebagai Wajib Pajak sendiri
    • C. Hanya istri yang wajib
    • D. Tidak ada kewajiban sama sekali
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 8 ayat (2) UU PPh: penghasilan suami istri yang hidup berpisah berdasarkan putusan hakim dikenai pajak secara terpisah.

  17. Atas pemberian natura berupa makanan dan minuman yang disediakan pemberi kerja bagi seluruh pegawai, perlakuan PPh bagi pegawai menurut PMK 66/2023 adalah …

    • A. Objek PPh Pasal 21 penuh
    • B. Objek PPh final 10%
    • C. Dikecualikan dari objek PPh
    • D. Objek PPN
    Lihat jawaban

    Jawaban C. PMK 66/2023 mengecualikan makanan, bahan makanan, minuman, dan/atau makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dari objek PPh penerima.

  18. Pada 2026 Andi memperoleh: penghasilan neto sebagai pegawai Rp300 juta; bunga deposito Rp10 juta; hibah dari ayah kandungnya Rp100 juta; hadiah juara lomba esai Rp20 juta; sewa mobil kepada PT Surya Rp24 juta; serta sewa rumah kepada orang lain Rp60 juta. Penghasilan yang digabungkan untuk menghitung PPh terutang tarif Pasal 17 (nonfinal) adalah …

    • A. Rp344 juta
    • B. Rp354 juta
    • C. Rp404 juta
    • D. Rp514 juta
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Digabung: gaji neto Rp300 jt + hadiah lomba Rp20 jt + sewa mobil Rp24 jt = Rp344 jt. Bunga deposito dan sewa rumah dikenai PPh final sehingga tidak digabung; hibah dari ayah kandung bukan objek PPh.

PPh Potong/Pungut

  1. Sejak 1 Januari 2024, pemotongan PPh Pasal 21 bulanan pegawai tetap untuk masa Januari–November menggunakan …

    • A. Tarif Pasal 17 disetahunkan setiap bulan
    • B. Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan sesuai kategori PTKP
    • C. Tarif final 5%
    • D. Tarif 2% dari bruto
    Lihat jawaban

    Jawaban B. PP 58/2023 dan PMK 168/2023: TER bulanan kategori A, B, atau C; pada masa terakhir (Desember atau saat berhenti) dihitung ulang dengan tarif Pasal 17.

  2. Kategori TER bulanan PPh Pasal 21 ditentukan berdasarkan …

    • A. Status PTKP pegawai
    • B. Jabatan pegawai
    • C. Lama bekerja
    • D. Jenis kelamin
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Kategori A, B, dan C dikelompokkan menurut status PTKP (misalnya TK/0, K/0, K/3).

  3. Pegawai menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari pemberi kerja. Dalam SPT Tahunan, bukti potong tersebut terutama berfungsi sebagai …

    • A. Bukti bahwa pegawai tidak perlu menyampaikan SPT
    • B. Pengganti NPWP
    • C. Dasar pelaporan penghasilan dan kredit pajak atas PPh yang telah dipotong
    • D. Bukti bahwa penghasilan bukan objek
    Lihat jawaban

    Jawaban C. PPh Pasal 21 yang dipotong (tidak final) dikreditkan dalam SPT Tahunan; bukti potong tidak menghapus kewajiban SPT.

  4. PPh terutang tahunan seorang pegawai Rp15.000.000 dan PPh Pasal 21 yang telah dipotong Rp12.000.000. Dengan mengabaikan kredit lain, posisi SPT Tahunannya adalah …

    • A. Lebih bayar Rp3.000.000
    • B. Kurang bayar Rp3.000.000
    • C. Nihil
    • D. Kurang bayar Rp15.000.000
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Rp15.000.000 − Rp12.000.000 = kurang bayar Rp3.000.000 yang harus dilunasi sebelum SPT disampaikan.

  5. Objek PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto adalah …

    • A. Royalti
    • B. Jasa teknik
    • C. Sewa kendaraan
    • D. Jasa konsultan
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh: dividen, bunga, royalti, dan hadiah/penghargaan selain yang dipotong Pasal 21 dikenai 15%; sewa harta selain tanah/bangunan dan jasa tertentu dikenai 2%.

  6. PT Intan membayar jasa konsultan manajemen Rp50.000.000 (di luar PPN) kepada PT Elang yang memiliki NPWP. PPh Pasal 23 yang dipotong adalah …

    • A. Rp500.000
    • B. Rp2.000.000
    • C. Rp1.000.000
    • D. Rp7.500.000
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Jasa konsultan termasuk jasa lain yang dikenai PPh Pasal 23 sebesar 2% × Rp50.000.000 = Rp1.000.000. Dasar pemotongan tidak termasuk PPN.

  7. Penerima penghasilan objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP (atau tidak dapat dipadankan sebagai identitas perpajakan). Tarif pemotongannya …

    • A. Sama
    • B. Lebih tinggi 20%
    • C. Lebih tinggi 100%
    • D. Dikecualikan
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 23 ayat (1a) UU PPh: bagi penerima tanpa NPWP, tarif lebih tinggi 100% (misalnya 2% menjadi 4%).

  8. Sewa ruang kantor (bangunan) yang dibayar PT Atlas kepada pemilik gedung dikenai …

    • A. PPh Pasal 23 2%
    • B. PPh Pasal 26
    • C. PPh Pasal 21
    • D. PPh Pasal 4 ayat (2) final 10%
    Lihat jawaban

    Jawaban D. PP 34/2017: penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai PPh final 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

  9. Makna "final" dalam PPh Pasal 4 ayat (2) adalah …

    • A. Selalu dapat dikreditkan terhadap PPh tahunan
    • B. Pajak tanpa dokumen
    • C. Pajak yang dibayar pemerintah
    • D. Pelunasan pajak atas penghasilan tertentu yang tidak digabung dengan penghasilan lain dan tidak dikreditkan dalam penghitungan PPh tahunan
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Penghasilan dan PPh final dilaporkan terpisah dalam SPT; pajaknya bukan kredit pajak atas PPh nonfinal.

  10. Bunga deposito yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pada umumnya dikenai …

    • A. Bukan objek pajak
    • B. PPh Pasal 23 15%
    • C. Tarif Pasal 17
    • D. PPh final 20%
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Bunga deposito dan tabungan dikenai PPh final 20% (dengan pengecualian tertentu, misalnya saldo kecil atau instrumen dan skema khusus).

  11. Hadiah undian yang diterima Wajib Pajak dikenai PPh final sebesar …

    • A. 10%
    • B. 25%
    • C. 20%
    • D. 15%
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan PP 132/2000: hadiah undian dikenai PPh final 25% dari jumlah bruto.

  12. Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh apabila …

    • A. Diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dan jumlah tertentu sesuai ketentuan
    • B. Diterima tunai
    • C. Nilainya di bawah Rp10 juta
    • D. Dibagikan setiap bulan
    Lihat jawaban

    Jawaban A. UU HPP mengubah Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh: dividen dalam negeri bagi orang pribadi dikecualikan sepanjang diinvestasikan di Indonesia sesuai ketentuan (PMK 18/2021).

  13. Pembayaran royalti kepada badan luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia, tanpa memperhitungkan P3B, dikenai PPh Pasal 26 sebesar …

    • A. 20%
    • B. 15%
    • C. 2%
    • D. 25%
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 26 ayat (1) UU PPh: 20% dari jumlah bruto. Tarif dapat lebih rendah berdasarkan P3B bila syarat administratif dan beneficial owner terpenuhi.

  14. Agar tarif P3B dapat diterapkan atas pembayaran kepada penerima luar negeri, dokumen utama yang harus dimiliki pemotong adalah …

    • A. Invoice saja
    • B. Surat Keterangan Domisili (SKD) atau formulir DGT sesuai ketentuan yang berlaku
    • C. Rekening koran penerima
    • D. Akta pendirian pemotong
    Lihat jawaban

    Jawaban B. PER-25/PJ/2018 mengatur penerapan P3B: penerima harus menyampaikan formulir/SKD yang memenuhi syarat dan memenuhi uji penyalahgunaan P3B.

  15. Sebelum menentukan pasal pemotongan PPh atas pembayaran jasa, hal pertama yang perlu dilakukan adalah …

    • A. Mengidentifikasi sifat transaksi, status dan domisili penerima, serta ketentuan yang berlaku
    • B. Memakai satu pasal untuk semua jasa
    • C. Melihat jumlah halaman kontrak
    • D. Mengabaikan status penerima
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal yang berlaku (21, 23, 26, atau 4(2)) ditentukan oleh jenis penghasilan dan status penerima: orang pribadi atau badan, dalam negeri atau luar negeri.

  16. PT Nadi membayar honorarium kepada seorang narasumber seminar (orang pribadi bukan pegawai). Pasal PPh yang dipotong adalah …

    • A. PPh Pasal 21
    • B. PPh Pasal 23
    • C. PPh Pasal 4 ayat (2)
    • D. PPh Pasal 22
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Imbalan kepada orang pribadi bukan pegawai sehubungan dengan jasa atau kegiatan (termasuk narasumber) dipotong PPh Pasal 21.

  17. Jasa konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil dikenai PPh final berdasarkan PP 9/2022 sebesar …

    • A. 3,5%
    • B. 2,65%
    • C. 1,75%
    • D. 4%
    Lihat jawaban

    Jawaban C. PP 9/2022: pekerjaan konstruksi oleh penyedia bersertifikat kualifikasi kecil atau perseorangan 1,75%; menengah/besar 2,65%; tanpa sertifikat 4%.

PPN

  1. PPN pada umumnya dikenakan atas …

    • A. Gaji karyawan
    • B. Semua penerimaan uang
    • C. Penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha, impor BKP, dan kegiatan lain sesuai UU PPN
    • D. Pembagian warisan
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 4 ayat (1) UU PPN mengatur objek PPN, termasuk penyerahan BKP/JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean, dan ekspor tertentu.

  2. Batas peredaran bruto yang mewajibkan pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah lebih dari …

    • A. Rp500 juta setahun
    • B. Rp1,8 miliar setahun
    • C. Rp4,8 miliar setahun
    • D. Rp50 miliar setahun
    Lihat jawaban

    Jawaban C. PMK 197/2013: pengusaha kecil adalah yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun. Pengusaha kecil boleh memilih dikukuhkan sebagai PKP.

  3. Tarif PPN yang berlaku sejak 1 Januari 2025 menurut UU HPP adalah …

    • A. 10%
    • B. 11%
    • C. 12%
    • D. 15%
    Lihat jawaban

    Jawaban C. UU HPP menetapkan 11% sejak 1 April 2022 dan 12% paling lambat 1 Januari 2025. PMK 131/2024 menetapkan DPP nilai lain 11/12 dari harga jual untuk barang/jasa yang bukan mewah, sehingga beban efektifnya setara 11%.

  4. PKP menjual barang yang bukan barang mewah dengan harga jual Rp100.000.000. Berdasarkan PMK 131/2024 (DPP nilai lain 11/12 × harga jual, tarif 12%), PPN terutang adalah …

    • A. Rp10.000.000
    • B. Rp11.000.000
    • C. Rp12.000.000
    • D. Rp13.200.000
    Lihat jawaban

    Jawaban B. DPP = 11/12 × Rp100 jt = Rp91.666.667; PPN = 12% × DPP = Rp11.000.000.

  5. Faktur Pajak berfungsi sebagai …

    • A. Bukti pembayaran gaji
    • B. Bukti pungutan PPN yang dibuat PKP atas penyerahan BKP/JKP
    • C. Izin impor
    • D. Bukti kepemilikan tanah
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 13 UU PPN: PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP; faktur menjadi bukti pungutan dan dasar Pajak Masukan bagi pembeli.

  6. Pajak Masukan adalah …

    • A. PPN yang seharusnya sudah dibayar PKP karena perolehan BKP/JKP, pemanfaatan, atau impor
    • B. PPh yang dipotong dari gaji
    • C. PPN yang selalu dapat dikembalikan
    • D. Pajak atas laba bersih
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 1 angka 24 UU PPN.

  7. Dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran Rp22.000.000 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp17.500.000. Posisi PPN masa tersebut adalah …

    • A. Kurang bayar Rp4.500.000
    • B. Lebih bayar Rp4.500.000
    • C. Kurang bayar Rp17.500.000
    • D. Nihil
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Rp22 jt − Rp17,5 jt = Rp4,5 jt kurang bayar, disetor sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

  8. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak lebih besar daripada Pajak Keluaran. Selisihnya pada umumnya …

    • A. Hangus
    • B. Menjadi PPh Pasal 25
    • C. Dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau diajukan pengembalian sesuai ketentuan
    • D. Wajib disetor
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 9 ayat (4) dan (4a)–(4c) UU PPN: kelebihan dikompensasikan ke masa berikutnya; restitusi dapat diajukan pada akhir tahun buku atau oleh PKP tertentu setiap masa.

  9. Pajak Masukan yang belum dikreditkan pada Masa Pajak yang sama masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama …

    • A. 1 Masa Pajak
    • B. 6 Masa Pajak
    • C. 3 Masa Pajak
    • D. 12 Masa Pajak
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 9 ayat (9) UU PPN: paling lama 3 Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

  10. Faktur Pajak Masukan tertanggal 10 Februari 2026 belum dikreditkan pada Masa Februari. Masa Pajak paling akhir untuk mengkreditkannya adalah …

    • A. Masa Maret 2026
    • B. Masa April 2026
    • C. Masa Mei 2026
    • D. Masa Juni 2026
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Tiga Masa Pajak setelah Masa Februari: Maret, April, Mei 2026.

  11. PKP membeli barang yang digunakan untuk menghasilkan penyerahan yang dibebaskan dari PPN. Pajak Masukannya …

    • A. Tidak dapat dikreditkan
    • B. Dapat dikreditkan penuh
    • C. Dapat dikreditkan 50%
    • D. Menjadi PPh final
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 16B ayat (3) UU PPN: Pajak Masukan atas perolehan yang terkait penyerahan yang dibebaskan tidak dapat dikreditkan.

  12. Berikut ini yang bukan merupakan objek PPN karena termasuk jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A UU PPN) adalah …

    • A. Jasa konsultan
    • B. Jasa periklanan
    • C. Jasa keagamaan
    • D. Jasa angkutan barang
    Lihat jawaban

    Jawaban C. UU HPP mempertahankan jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan (objek pajak daerah), jasa perhotelan, jasa parkir, jasa boga, uang/surat berharga, dan jasa pemerintahan umum sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

  13. Saat terutangnya PPN atas penyerahan BKP pada umumnya terjadi pada …

    • A. Saat penyerahan BKP atau saat pembayaran, jika pembayaran diterima sebelum penyerahan
    • B. Saat kontrak ditandatangani
    • C. Akhir tahun buku
    • D. Saat SPT disampaikan
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 11 UU PPN: saat penyerahan, atau saat pembayaran diterima apabila pembayaran dilakukan sebelum penyerahan.

  14. PKP menerima uang muka Rp55.000.000 (termasuk PPN dengan beban efektif 11%) sebelum barang diserahkan. Yang benar adalah …

    • A. PPN baru terutang saat barang diserahkan
    • B. PPN dibayar pembeli langsung ke kas negara
    • C. Uang muka bukan objek PPN
    • D. PPN terutang atas uang muka saat pembayaran diterima, sehingga Faktur Pajak dibuat saat itu
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 11 ayat (1) UU PPN: pembayaran sebelum penyerahan menyebabkan PPN terutang saat pembayaran; Faktur Pajak dibuat pada saat itu.

  15. Ekspor BKP berwujud oleh PKP dikenai PPN dengan tarif …

    • A. 12%
    • B. 11%
    • C. 0%
    • D. Bukan objek
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 7 ayat (2) UU PPN: tarif 0% atas ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP tertentu. Pajak Masukan terkait tetap dapat dikreditkan.

  16. Dokumen pembelian yang akan dikreditkan sebagai Pajak Masukan ternyata tidak memenuhi syarat formal Faktur Pajak. Tindakan paling tepat adalah …

    • A. Tetap mengkreditkan karena barang sudah diterima
    • B. Mencatatnya sebagai PPh final
    • C. Tidak mengkreditkan sebelum persyaratan terpenuhi dan meminta pembetulan faktur kepada penjual
    • D. Mengabaikannya tanpa dokumentasi
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pengkreditan Pajak Masukan mensyaratkan faktur yang lengkap dan benar serta hubungan dengan kegiatan usaha (Pasal 9 dan 13 UU PPN).

Bea Meterai

  1. Tarif Bea Meterai menurut UU 10/2020 adalah …

    • A. Rp3.000 dan Rp6.000
    • B. Tarif tetap Rp10.000
    • C. 1% dari nilai dokumen
    • D. Rp5.000
    Lihat jawaban

    Jawaban B. UU 10/2020 menetapkan tarif tetap Rp10.000 sejak 1 Januari 2021.

  2. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dikenai Bea Meterai apabila nilai yang tercantum lebih dari …

    • A. Rp1.000.000
    • B. Rp5.000.000
    • C. Rp10.000.000
    • D. Rp250.000
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 3 ayat (2) huruf g UU 10/2020: dokumen yang menyebutkan penerimaan uang atau pengakuan utang dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.

  3. Para pihak menandatangani perjanjian sewa secara elektronik. Perlakuan Bea Meterainya adalah …

    • A. Pasti bebas karena bukan kertas
    • B. Tidak sah sebagai dokumen
    • C. Dikenai PPh 21
    • D. Dapat terutang karena UU Bea Meterai mencakup dokumen elektronik
    Lihat jawaban

    Jawaban D. UU 10/2020 berlaku atas dokumen kertas maupun elektronik; jenis dan fungsi dokumen yang menentukan, bukan medianya. Pelunasannya dapat memakai meterai elektronik.

  4. Atas dokumen perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, pihak yang terutang Bea Meterai adalah …

    • A. Notaris
    • B. Bank
    • C. Pemerintah daerah
    • D. Masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 9 UU 10/2020: dalam hal dokumen dibuat dua pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya, kecuali para pihak menentukan lain.

  5. Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar dan diketahui melalui pemeriksaan ditagih bersama sanksi administrasi sebesar …

    • A. 100% dari Bea Meterai kurang bayar
    • B. 50% dari Bea Meterai kurang bayar
    • C. 200% dari Bea Meterai kurang bayar
    • D. Rp1.000.000
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 17 UU 10/2020: Bea Meterai kurang bayar ditambah sanksi 100%; pelunasan dilakukan melalui pemeteraian kemudian.

  6. Dokumen berikut dikecualikan dari Bea Meterai, yaitu …

    • A. Ijazah
    • B. Akta notaris
    • C. Surat perjanjian sewa
    • D. Kuitansi pembayaran Rp7.000.000
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 7 UU 10/2020 mengecualikan antara lain ijazah, tanda terima gaji/pensiun, dan dokumen penyerahan barang tertentu.

Etika dan Profesi

  1. Menurut PMK 55/2026, Surat Keterangan Kompetensi (SKK) diperoleh melalui …

    • A. Ujian profesi asosiasi
    • B. Uji kompetensi di bidang perpajakan yang diselenggarakan Unit Pengelola di Kementerian Keuangan
    • C. Permohonan izin ke KPP
    • D. Pelatihan internal kantor
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 7 dan 10 PMK 55/2026: SKK tingkat A, B, atau C diterbitkan bagi yang lulus uji kompetensi; ujian profesi diselenggarakan asosiasi secara terpisah.

  2. Konsultan pajak dengan izin tingkat A dapat memberikan jasa kepada …

    • A. Seluruh Wajib Pajak badan
    • B. Bentuk usaha tetap
    • C. Wajib Pajak orang pribadi, kecuali orang pribadi yang berdomisili di negara mitra P3B
    • D. Wajib Pajak PMA
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 4 PMK 55/2026: klasifikasi A untuk orang pribadi (kecuali subjek berdomisili di negara mitra P3B); B mencakup badan dengan pengecualian; C untuk seluruh Wajib Pajak.

  3. Dalam menangani klien, sikap profesional yang paling tepat bagi konsultan pajak adalah …

    • A. Menjamin hasil pemeriksaan tertentu
    • B. Bekerja berdasarkan data yang memadai, menjaga kerahasiaan, dan mematuhi peraturan serta kode etik
    • C. Mengubah dokumen klien agar sesuai target
    • D. Membagikan data klien kepada pihak lain
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Integritas, kompetensi, kerahasiaan, dan kepatuhan pada peraturan merupakan prinsip dasar layanan perpajakan.

  4. Konsultan menemukan indikasi dokumen pendukung biaya klien tidak konsisten. Tindakan paling tepat adalah …

    • A. Meminta klarifikasi, memeriksa bukti tambahan, dan mendokumentasikan kesimpulan
    • B. Mengabaikan karena nilainya kecil
    • C. Membuat dokumen pengganti
    • D. Langsung menghapus biaya tanpa analisis
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Verifikasi dan dokumentasi melindungi klien dan konsultan; membuat dokumen tanpa dasar adalah pelanggaran etika dan dapat berimplikasi pidana.

  5. Seorang kuasa Wajib Pajak bukan konsultan pajak (misalnya pegawai Wajib Pajak) menurut ketentuan …

    • A. Dapat bertindak sebagai kuasa sepanjang memenuhi persyaratan dan memiliki surat kuasa khusus
    • B. Tidak pernah boleh mewakili
    • C. Otomatis menjadi konsultan pajak
    • D. Harus lulus ujian profesi asosiasi
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 32 ayat (3) UU KUP dan PMK terkait kuasa: kuasa dengan surat kuasa khusus dapat berasal dari konsultan pajak atau pihak lain (termasuk pegawai) yang memenuhi syarat.

  6. Pernyataan yang benar mengenai hubungan UKP dan izin praktik konsultan pajak adalah …

    • A. Lulus UKP langsung memberikan izin praktik
    • B. UKP hanya untuk pegawai DJP
    • C. Izin cukup dengan NPWP
    • D. Izin memerlukan SKK, kelulusan ujian profesi asosiasi, pendidikan, pengalaman, dan syarat lain
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 3 dan 5 PMK 55/2026 memisahkan SKK, ujian profesi, dan izin. Lulus UKP adalah satu syarat, bukan izin.

Tabel Kunci Jawaban

1C2C3B4B5C6C7A8B9A10D11B12A13C14A15D16B17D18D19C20D21D22C23C24A25A26D27D28D29D30A31B32D33A34A35B36B37A38D39B40D41D42C43B44B45B46D47C48D49D50B51B52D53B54C55A56B57A58C59B60A61C62C63D64D65D66B67A68A69B70A71A72C73C74C75C76B77B78A79A80C81C82C83A84C85A86D87C88C89B90B91D92D93A94A95B96C97B98A99A100D

Rujukan Utama

Bank soal ini bersifat edukatif dan tidak menjamin kelulusan. Soal merupakan karya penulis dan tidak mewakili soal, bobot, atau jumlah soal UKP resmi. Gunakan cakupan materi resmi BPPK sebagai acuan utama.