ARTIKEL · PAJAK

Latihan UKP Tingkat B: 50 Soal PPh Badan, Akuntansi Pajak, dan Potong/Pungut

Bank soal pilihan ganda dengan kunci, pembahasan, dan dasar aturan untuk persiapan Uji Kompetensi Perpajakan Tingkat B

Oleh Hendrawanto, SE., Ak., CA., CLI., ASEAN CPA, CPA., CFI. ·

Sampul 50 soal latihan UKP Tingkat B: PPh Badan, akuntansi perpajakan dan rekonsiliasi fiskal, PPh potong/pungut, PPN dan KUP, lengkap dengan kunci dan pembahasan
Game Simulasi UKP Level BCoba langsung di game simulasi UKP Tingkat B sebelum membaca pembahasan.Mulai simulasi →

Bank soal ini berisi 50 soal pilihan ganda untuk berlatih menghadapi Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) Tingkat B, lengkap dengan kunci, pembahasan, dan dasar aturannya. Fokusnya mengikuti cakupan materi Tingkat B untuk subjek badan dalam negeri: PPh Badan, akuntansi perpajakan, PPh potong/pungut, PPN, dan KUP.

Bukan soal resmi. Seluruh soal adalah buatan penulis untuk latihan, bukan soal, kunci, atau bocoran UKP dari BPPK. Soal ujian resmi bersifat rahasia. Ketentuan yang dipakai adalah ketentuan per November 2026; untuk kasus nyata, periksa aturan yang berlaku pada tanggal transaksi. Baca juga UKP Tingkat B: Materi PPh Badan dan Akuntansi Pajak dan Latihan UKP Tingkat A: 100 Soal.

Peta 50 soal per materi
Ketuk materi untuk melompat. Distribusi ini disusun penulis untuk latihan, bukan bobot resmi UKP.

Cara Memakai Bank Soal Ini

  1. Kerjakan satu materi atau seluruh 50 soal dengan batas waktu, misalnya 75 menit, tanpa membuka jawaban.
  2. Catat jawaban Anda, lalu cocokkan dengan tabel kunci di akhir halaman. Ambang lulus UKP menurut FAQ resmi adalah 60.
  3. Buka "Lihat jawaban" untuk soal yang salah dan pelajari kembali pasal yang dirujuk.
  4. Ulangi materi dengan skor terendah.

50 Soal Latihan UKP Tingkat B

PPh Badan

  1. Tarif umum PPh Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT sejak Tahun Pajak 2022 adalah …

    • A. 25%
    • B. 20%
    • C. 22%
    • D. 11%
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh sebagaimana diubah UU HPP menetapkan tarif 22% mulai Tahun Pajak 2022.

  2. PT Lancar memiliki peredaran bruto Rp9,6 miliar dan Penghasilan Kena Pajak Rp1,2 miliar. Dengan fasilitas Pasal 31E UU PPh, PPh terutang adalah …

    • A. Rp264 juta
    • B. Rp198 juta
    • C. Rp132 juta
    • D. Rp66 juta
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Bagian PKP yang mendapat fasilitas = (4,8 miliar ÷ 9,6 miliar) × 1,2 miliar = Rp600 juta, dikenai 50% × 22% = 11% = Rp66 juta. Sisa PKP Rp600 juta × 22% = Rp132 juta. Total Rp198 juta.

  3. Fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E UU PPh berlaku bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan …

    • A. Rp4,8 miliar
    • B. Rp10 miliar
    • C. Rp25 miliar
    • D. Rp50 miliar
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 31E ayat (1): peredaran bruto sampai Rp50 miliar, atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar.

  4. Kerugian fiskal Tahun Pajak 2022 dapat dikompensasikan paling lama sampai Tahun Pajak …

    • A. 2025
    • B. 2027
    • C. 2026
    • D. 2032
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 6 ayat (2) UU PPh: kerugian dikompensasikan berturut-turut sampai dengan 5 tahun, yaitu 2023–2027.

  5. Dividen yang diterima PT dalam negeri dari PT dalam negeri lainnya …

    • A. Dikecualikan dari objek PPh
    • B. Dikenai PPh final 10%
    • C. Dikenai PPh Pasal 23 15%
    • D. Digabung dengan penghasilan lain dan dikenai tarif 22%
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 UU PPh mengecualikan dividen dari dalam negeri yang diterima Wajib Pajak badan dalam negeri. Syarat kepemilikan minimal 25% dihapus sejak UU Cipta Kerja dan tetap dipertahankan dalam UU HPP.

  6. Berikut biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah …

    • A. Biaya promosi yang didukung daftar nominatif
    • B. PPh Badan yang dibayar perusahaan sendiri
    • C. Biaya penyusutan aset tetap yang dipakai usaha
    • D. Gaji karyawan
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh: Pajak Penghasilan tidak boleh dikurangkan.

  7. Sanksi bunga dan denda pajak yang dibayar perusahaan pada tahun 2026 …

    • A. Boleh dibebankan karena berkaitan dengan usaha
    • B. Boleh dibebankan 50%
    • C. Boleh dibebankan bila dibayar tepat waktu
    • D. Tidak boleh dikurangkan
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh: sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan tidak boleh dikurangkan.

  8. Sejak UU HPP, biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan bagi pemberi kerja pada umumnya …

    • A. Tidak boleh dibebankan
    • B. Dapat dibebankan sebagai biaya
    • C. Hanya boleh dibebankan di daerah terpencil
    • D. Hanya boleh dibebankan bila karyawan tidak ber-NPWP
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh sebagaimana diubah UU HPP; rinciannya diatur PMK 66/2023.

  9. Sumbangan kepada pihak lain pada umumnya tidak dapat dikurangkan, kecuali antara lain …

    • A. Sumbangan kepada pemegang saham
    • B. Sumbangan kepada keluarga direksi
    • C. Sumbangan penanggulangan bencana nasional yang memenuhi syarat
    • D. Sumbangan kepada partai politik
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPh dan PP 93/2010: sumbangan bencana nasional yang memenuhi syarat dapat dikurangkan.

  10. Masa manfaat dan tarif penyusutan garis lurus untuk harta berwujud bukan bangunan Kelompok 2 adalah …

    • A. 4 tahun, 25%
    • B. 8 tahun, 12,5%
    • C. 16 tahun, 6,25%
    • D. 20 tahun, 5%
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 11 ayat (6) UU PPh: Kelompok 2 masa manfaat 8 tahun, garis lurus 12,5%, saldo menurun 25%.

  11. Pada umumnya, bangunan permanen disusutkan dengan metode …

    • A. Garis lurus atau saldo menurun, 20 tahun
    • B. Saldo menurun, 10 tahun
    • C. Garis lurus, 20 tahun
    • D. Garis lurus, 10 tahun
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 11 ayat (6) UU PPh: bangunan permanen garis lurus 20 tahun (5%); bangunan tidak permanen 10 tahun (10%). Bangunan hanya boleh garis lurus. Sejak UU HPP dan PMK 72/2023, bangunan permanen yang masa manfaatnya lebih dari 20 tahun dapat disusutkan sesuai masa manfaat sebenarnya.

  12. Tanah yang dimiliki dengan hak milik untuk lokasi kantor …

    • A. Disusutkan 20 tahun
    • B. Tidak disusutkan
    • C. Diamortisasi 10 tahun
    • D. Disusutkan sesuai umur hak
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 11 ayat (1) UU PPh: tanah tidak disusutkan, kecuali yang dipergunakan dalam usaha tertentu dan memiliki masa manfaat terbatas.

  13. PT Mesin membeli mesin Kelompok 2 seharga Rp800 juta pada 1 Juli 2026 dan memilih metode garis lurus. Penyusutan fiskal Tahun Pajak 2026 adalah …

    • A. Rp100 juta
    • B. Rp200 juta
    • C. Rp25 juta
    • D. Rp50 juta
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Rp800 juta × 12,5% × 6/12 = Rp50 juta. Penyusutan dihitung sejak bulan perolehan, sehingga untuk bulan Juli–Desember sebanyak 6 bulan.

  14. Penghasilan bunga deposito yang diterima PT dalam negeri dari bank di Indonesia …

    • A. Dikenai PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (2)
    • B. Dikenai PPh Pasal 23 15%
    • C. Dikecualikan dari objek pajak
    • D. Digabung dan dikenai tarif 22%
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Bunga deposito dikenai PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan peraturan pelaksanaannya, sehingga dikeluarkan dari penghitungan PPh Badan tarif umum (koreksi fiskal negatif bila diakui sebagai pendapatan).

  15. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2026 adalah …

    • A. 31 Maret 2027
    • B. 31 Mei 2027
    • C. 30 April 2027
    • D. 30 Juni 2027
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 3 ayat (3) huruf b UU KUP: paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

  16. PPh Badan terutang Tahun Pajak 2026 Rp360 juta, kredit PPh Pasal 22 dan 23 Rp120 juta. Angsuran PPh Pasal 25 per bulan untuk tahun 2027 (tanpa perubahan lain) adalah …

    • A. Rp30 juta
    • B. Rp20 juta
    • C. Rp10 juta
    • D. Rp40 juta
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 25 ayat (1) UU PPh: (PPh terutang − kredit pajak) ÷ 12 = (360 − 120) ÷ 12 = Rp20 juta.

  17. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham …

    • A. Boleh dikurangkan bila dicatat dalam pembukuan
    • B. Boleh dikurangkan 50%
    • C. Boleh dikurangkan bila ada faktur
    • D. Tidak boleh dikurangkan
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 9 ayat (1) huruf a dan i UU PPh: pembagian laba terselubung dan biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham tidak boleh dikurangkan.

  18. Hubungan istimewa antara dua badan dianggap ada, antara lain, bila penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah …

    • A. 10%
    • B. 20%
    • C. 25%
    • D. 50%
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh: kepemilikan modal paling rendah 25%.

Akuntansi Perpajakan dan Rekonsiliasi Fiskal

  1. Beban PPh Badan yang dicatat perusahaan dalam laporan laba rugi komersial dalam rekonsiliasi fiskal …

    • A. Dikoreksi negatif
    • B. Dikoreksi positif
    • C. Tidak dikoreksi
    • D. Dipindahkan ke penghasilan final
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Beban pajak penghasilan bukan biaya fiskal (Pasal 9 ayat (1) huruf h), sehingga ditambahkan kembali.

  2. Laba komersial Rp1.000 juta. Terdapat biaya entertainment tanpa daftar nominatif Rp40 juta, sanksi pajak Rp10 juta, dan pendapatan bunga deposito Rp30 juta. Penghasilan neto fiskal adalah …

    • A. Rp1.050 juta
    • B. Rp1.020 juta
    • C. Rp1.080 juta
    • D. Rp980 juta
    Lihat jawaban

    Jawaban B. 1.000 + 40 + 10 − 30 = Rp1.020 juta. Entertainment tanpa daftar nominatif dan sanksi dikoreksi positif; bunga deposito yang sudah dikenai PPh final dikoreksi negatif.

  3. Selisih antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal pada umumnya menimbulkan …

    • A. Beda tetap
    • B. Beda temporer
    • C. Penghasilan final
    • D. Tidak ada perbedaan
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Selisih waktu pembebanan akan berbalik di masa depan, sehingga termasuk beda temporer.

  4. Dalam SAK Indonesia, akuntansi pajak penghasilan termasuk aset dan liabilitas pajak tangguhan diatur dalam …

    • A. PSAK 212
    • B. PSAK 46 nomor baru
    • C. PSAK 219
    • D. PSAK 237
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Sejak penomoran baru 1 Januari 2024, PSAK 46 Pajak Penghasilan menjadi PSAK 212.

  5. Cadangan imbalan kerja yang diakui sesuai PSAK 219 tetapi belum dibayarkan, untuk keperluan fiskal …

    • A. Dapat dikurangkan saat dicadangkan
    • B. Tidak boleh dikurangkan sampai dibayarkan, sehingga menimbulkan beda temporer
    • C. Merupakan beda tetap
    • D. Dikenai PPh final
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pembentukan cadangan pada umumnya tidak boleh dikurangkan (Pasal 9 ayat (1) huruf c), kecuali untuk usaha tertentu. Biaya dapat dikurangkan saat dibayar, sehingga perbedaannya temporer.

  6. Biaya sumbangan kepada lembaga keagamaan yang tidak memenuhi syarat PP 93/2010 menimbulkan …

    • A. Koreksi negatif
    • B. Beda temporer
    • C. Koreksi positif, beda tetap
    • D. Aset pajak tangguhan
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Biaya yang tidak boleh dikurangkan secara permanen merupakan beda tetap dan dikoreksi positif.

  7. Penyusutan fiskal Rp120 juta, penyusutan komersial Rp100 juta. Dalam rekonsiliasi fiskal dilakukan …

    • A. Koreksi positif Rp20 juta
    • B. Koreksi negatif Rp20 juta
    • C. Koreksi positif Rp120 juta
    • D. Tidak ada koreksi
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Biaya fiskal lebih besar dari biaya komersial, sehingga laba fiskal lebih kecil: koreksi negatif Rp20 juta.

  8. Jurnal pencatatan pemotongan PPh Pasal 23 oleh perusahaan atas pembayaran jasa Rp10 juta (tarif 2%) adalah …

    • A. Debit Beban jasa 10.000.000; Kredit Kas 9.800.000, Kredit Utang PPh 23 200.000
    • B. Debit Beban jasa 9.800.000; Kredit Kas 9.800.000
    • C. Debit Beban jasa 10.200.000; Kredit Kas 10.200.000
    • D. Debit Utang PPh 23 200.000; Kredit Kas 200.000
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Beban dicatat bruto, yang dibayar ke vendor netto setelah dipotong, dan PPh yang dipotong dicatat sebagai utang pajak sampai disetor.

  9. Saat menerima bukti potong PPh Pasal 23 dari pelanggan, perusahaan mencatat PPh yang dipotong sebagai …

    • A. Beban pajak
    • B. Utang pajak
    • C. Pajak dibayar di muka (kredit pajak)
    • D. Pendapatan lain-lain
    Lihat jawaban

    Jawaban C. PPh Pasal 23 yang dipotong pihak lain adalah kredit pajak yang mengurangi PPh terutang akhir tahun.

  10. Laba sebelum pajak komersial Rp500 juta. Koreksi positif beda tetap Rp50 juta dan koreksi negatif beda temporer Rp30 juta. Tarif 22%. Beban pajak kini adalah …

    • A. Rp114,4 juta
    • B. Rp110 juta
    • C. Rp121 juta
    • D. Rp116,6 juta
    Lihat jawaban

    Jawaban A. PKP = 500 + 50 − 30 = Rp520 juta; pajak kini = 520 × 22% = Rp114,4 juta.

PPh Potong/Pungut

  1. Tarif PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (selain tanah dan/atau bangunan) adalah …

    • A. 15%
    • B. 2%
    • C. 10%
    • D. 4%
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh: 2% dari jumlah bruto.

  2. Tarif PPh Pasal 23 atas royalti yang dibayar kepada Wajib Pajak dalam negeri adalah …

    • A. 15%
    • B. 2%
    • C. 20%
    • D. 10%
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh: dividen, bunga, royalti, dan hadiah dikenai 15%.

  3. Bila penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, tarifnya …

    • A. Sama
    • B. Lebih tinggi 20%
    • C. Lebih tinggi 100%
    • D. Dibebaskan
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 23 ayat (1a) UU PPh: tarif lebih tinggi 100%.

  4. Pembayaran sewa gedung kantor kepada pemilik bangunan dikenai …

    • A. PPh Pasal 23 2%
    • B. PPh Pasal 4 ayat (2) final 10%
    • C. PPh Pasal 22 1,5%
    • D. PPh Pasal 21
    Lihat jawaban

    Jawaban B. PP 34/2017: persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai PPh final 10% dari jumlah bruto.

  5. PT Bina membayar jasa konsultan manajemen kepada PT Konsul sebesar Rp50 juta (belum termasuk PPN). PPh Pasal 23 yang dipotong adalah …

    • A. Rp7,5 juta
    • B. Rp5 juta
    • C. Rp1,1 juta
    • D. Rp1 juta
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Jasa manajemen dikenai 2% × Rp50 juta = Rp1 juta. Dasar pemotongan tidak termasuk PPN.

  6. Pemotongan PPh Pasal 21 bulanan atas pegawai tetap sejak 2024 menggunakan …

    • A. Tarif efektif rata-rata (TER)
    • B. Tarif Pasal 17 langsung setiap bulan
    • C. Tarif final 5%
    • D. Tarif 15%
    Lihat jawaban

    Jawaban A. PP 58/2023 dan PMK 168/2023: masa pajak Januari–November memakai TER; masa terakhir memakai tarif Pasal 17 atas penghasilan setahun.

  7. Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin dengan dua tanggungan (K/2) setahun adalah …

    • A. Rp58,5 juta
    • B. Rp63 juta
    • C. Rp72 juta
    • D. Rp67,5 juta
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Rp54 juta + Rp4,5 juta (kawin) + 2 × Rp4,5 juta = Rp67,5 juta.

  8. PPh Pasal 22 atas impor barang oleh importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API), untuk barang yang tidak termasuk kelompok tarif khusus, umumnya sebesar …

    • A. 2,5% dari nilai impor
    • B. 7,5% dari nilai impor
    • C. 10% dari nilai impor
    • D. 1,5% dari nilai impor
    Lihat jawaban

    Jawaban A. PMK 51/2025: barang di luar lampiran khusus dikenai 2,5% dari nilai impor bila importir memiliki API dan 7,5% tanpa API; barang dalam lampiran dikenai 10%, 7,5%, atau 0,5%.

  9. PPh Pasal 23 yang dipotong atas pembayaran jasa pada bulan Maret 2026 wajib disetor paling lambat …

    • A. Tanggal 10 April 2026
    • B. Akhir April 2026
    • C. Tanggal 15 April 2026
    • D. Tanggal 20 April 2026
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Sejak sistem Deposit/Coretax (PMK 81/2024), batas setor PPh potong/pungut adalah tanggal 15 bulan berikutnya; SPT Masa PPh Unifikasi dilaporkan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

  10. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh PT yang bukan pengembang perumahan dikenai PPh final sebesar …

    • A. 1%
    • B. 2,5% dari jumlah bruto
    • C. 5%
    • D. 10%
    Lihat jawaban

    Jawaban B. PP 34/2016: tarif umum 2,5%; tarif 1% untuk rumah sederhana/rusun sederhana oleh pengembang; 0% untuk pihak tertentu.

  11. Hadiah undian dikenai PPh final sebesar …

    • A. 15%
    • B. 20%
    • C. 25%
    • D. 10%
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan PP 132/2000: hadiah undian dikenai PPh final 25%.

  12. Atas pembayaran bunga pinjaman oleh PT kepada PT dalam negeri lain (bukan bank), dipotong …

    • A. PPh Pasal 23 15%
    • B. PPh Pasal 23 2%
    • C. PPh final 20%
    • D. Tidak dipotong
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Bunga termasuk objek Pasal 23 ayat (1) huruf a dengan tarif 15%. Bunga yang dibayar kepada bank dikecualikan dari pemotongan.

PPN dan KUP

  1. Sejak 1 Januari 2025, untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang bukan barang mewah, PPN dihitung dengan …

    • A. Tarif 12% × harga jual
    • B. Tarif 11% × harga jual
    • C. Tarif 12% × DPP nilai lain 11/12 harga jual
    • D. Tarif 10% × harga jual
    Lihat jawaban

    Jawaban C. PMK 131/2024: tarif 12% dengan DPP nilai lain 11/12, sehingga beban efektifnya setara 11%. Untuk barang mewah tertentu, 12% dikenakan atas harga jual.

  2. Penjualan barang bukan mewah dengan harga jual Rp120 juta. PPN terutang adalah …

    • A. Rp14,4 juta
    • B. Rp13,2 juta
    • C. Rp12 juta
    • D. Rp11 juta
    Lihat jawaban

    Jawaban B. DPP nilai lain = 11/12 × 120 = Rp110 juta; PPN = 12% × 110 = Rp13,2 juta.

  3. Batas peredaran bruto untuk wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah lebih dari …

    • A. Rp1,8 miliar setahun
    • B. Rp4,8 miliar setahun
    • C. Rp2,4 miliar setahun
    • D. Rp50 miliar setahun
    Lihat jawaban

    Jawaban B. PMK 197/2013 sebagaimana diubah: pengusaha kecil adalah yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

  4. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas perolehan …

    • A. Mobil sedan untuk direksi yang tidak berkaitan dengan usaha
    • B. Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan penyerahan kena pajak
    • C. Barang yang digunakan untuk penyerahan yang dibebaskan dari PPN
    • D. Hiburan karyawan
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 9 ayat (8) UU PPN: Pajak Masukan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau atas penyerahan yang dibebaskan tidak dapat dikreditkan.

  5. SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Oktober 2026 wajib dilaporkan paling lambat …

    • A. 20 November 2026
    • B. 15 November 2026
    • C. 30 November 2026
    • D. 10 November 2026
    Lihat jawaban

    Jawaban C. Pasal 15A ayat (2) UU PPN dan PMK 81/2024: SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

  6. Wajib Pajak badan wajib menyelenggarakan …

    • A. Pencatatan saja
    • B. Pembukuan
    • C. Pembukuan hanya bila PKP
    • D. Pencatatan bila omzet di bawah Rp4,8 miliar
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 28 ayat (1) UU KUP: Wajib Pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Pencatatan hanya untuk orang pribadi tertentu yang boleh memakai norma.

  7. Dokumen pembukuan dan pencatatan wajib disimpan di Indonesia selama …

    • A. 5 tahun
    • B. 3 tahun
    • C. 15 tahun
    • D. 10 tahun
    Lihat jawaban

    Jawaban D. Pasal 28 ayat (11) UU KUP: 10 tahun.

  8. Jangka waktu daluwarsa penetapan pajak menurut UU KUP pada umumnya adalah …

    • A. 5 tahun setelah saat terutang atau berakhirnya Masa/Tahun Pajak
    • B. 10 tahun
    • C. 3 tahun
    • D. Tidak ada batas
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 13 ayat (1) UU KUP: dalam jangka waktu 5 tahun.

  9. Pembetulan SPT yang menyatakan lebih bayar dilakukan paling lama …

    • A. Kapan saja tanpa batas
    • B. 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan
    • C. 1 tahun setelah tahun pajak
    • D. Sebelum surat teguran terbit
    Lihat jawaban

    Jawaban B. Pasal 8 ayat (1a) UU KUP: pembetulan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.

  10. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebelum pemeriksaan bukti permulaan dimulai diatur dalam …

    • A. Pasal 8 ayat (3) UU KUP
    • B. Pasal 13A UU KUP
    • C. Pasal 25 UU KUP
    • D. Pasal 36 UU KUP
    Lihat jawaban

    Jawaban A. Pasal 8 ayat (3) UU KUP: Wajib Pajak dapat mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan melunasi pajak kurang dibayar ditambah sanksi administrasi.

Tabel Kunci Jawaban

1C2B3D4B5A6B7D8B9C10B11C12B13D14A15C16B17D18C19B20B21B22A23B24C25B26A27C28A29B30A31C32B33D34A35D36A37C38B39C40A41C42B43B44B45C46B47D48A49B50A

Kesimpulan

Soal Tingkat B menguji kemampuan menghubungkan transaksi perusahaan dengan pembukuan, koreksi fiskal, pemotongan, dan pelaporan. Materi yang paling sering membuat peserta keliru adalah koreksi fiskal, penyusutan, serta perbedaan antara PPh final dan PPh tarif umum. Ulangi materi dengan skor terendah dan baca pasal yang dirujuk di setiap pembahasan.

Rujukan Utama

Bank soal ini bersifat edukatif dan tidak menjamin kelulusan. Soal merupakan karya penulis dan tidak mewakili soal, bobot, atau jumlah soal UKP resmi. Ketentuan perpajakan dapat berubah; periksa peraturan yang berlaku pada tanggal transaksi atau tanggal ujian.