Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) bukan sekadar mengganti angka pada formulir. Perubahan laporan dapat memengaruhi pajak yang masih harus dibayar, kelebihan pembayaran yang diminta kembali, hingga saldo kompensasi untuk masa berikutnya. PER-12/PJ/2026 mengubah sejumlah ketentuan pelaporan melalui sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Peraturan ini ditetapkan pada 28 September 2026 dan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Bagi wajib pajak, pertanyaan praktisnya adalah: laporan mana yang menjadi dasar, pembayaran mana yang sudah diperhitungkan, dan proses apa yang mungkin berubah setelah pembetulan disampaikan?
Perubahan pokok: pembetulan terakhir menjadi dasar
Pasal 129A dalam PER-12/PJ/2026 menyatakan bahwa ketika wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan didasarkan pada SPT pembetulan yang disampaikan terakhir. Ini adalah titik awal untuk membaca hasil pembetulan. Fokusnya bukan hanya selisih terhadap SPT sebelumnya, melainkan posisi kewajiban yang tercermin dalam pembetulan terakhir, dengan memperhitungkan unsur pembayaran dan pengembalian sesuai jenis SPT.
Penjelasan DJP mengenai perubahan mekanisme Coretax menyebut pendekatan ini sebagai skema replace dengan aturan penghitungan. Istilah itu membantu menjelaskan cara kerja sistem, tetapi dasar hukumnya tetap rincian pada peraturan dan lampirannya. Karena itu, wajib pajak sebaiknya tidak berasumsi bahwa cukup memasukkan selisih koreksi tanpa meninjau kembali seluruh isian yang relevan pada SPT pembetulan.
Peraturan tersebut mengubah ketentuan untuk beberapa jenis pelaporan, termasuk SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Unifikasi, SPT Masa PPN, dan SPT Tahunan PPh. Masing-masing mempunyai rincian penghitungan tersendiri. Sebagai contoh, pada pembetulan SPT Masa PPN, Pasal 29B mengatur perhitungan penyetoran kurang bayar dan pengembalian kelebihan pembayaran yang telah diterbitkan untuk masa pajak terkait. Pada SPT Tahunan PPh, Pasal 80A mengatur perhitungan pembayaran PPh Pasal 29 serta pengembalian pendahuluan yang telah diterbitkan. Dengan demikian, tidak tepat menerapkan satu rumus umum untuk seluruh SPT tanpa memeriksa pasal yang sesuai.
Batas penerapan tidak hanya ditentukan tanggal aturan
PER-12/PJ/2026 berlaku sejak 1 Oktober 2026, tetapi ketentuan peralihannya perlu dibaca bersama. Pelaporan atau pembetulan yang telah disampaikan sebelum tanggal berlakunya peraturan, namun belum diproses atau belum selesai ditindaklanjuti, tetap ditindaklanjuti menurut PER-11/PJ/2025. Sebaliknya, pembetulan yang disampaikan setelah aturan baru berlaku atas SPT yang telah disampaikan sebelumnya mengikuti ketentuan baru untuk Masa Pajak sejak Januari 2025, Bagian Tahun Pajak yang berakhir sejak Januari 2025, atau Tahun Pajak sejak 2025. Rincian ini terdapat dalam Pasal II PER-12/PJ/2026.
Akibatnya, dua pembetulan dengan isi serupa belum tentu diproses dengan tata cara yang sama apabila tanggal penyampaian atau periode pajaknya berbeda. Sebelum menyiapkan koreksi, cocokkan terlebih dahulu jenis SPT, masa atau tahun pajak, tanggal SPT sebelumnya masuk, dan tanggal pembetulan akan disampaikan. Untuk periode yang berada di batas peralihan, jangan mengandalkan penjelasan singkat tentang “skema baru” tanpa membaca ketentuan peralihan dan petunjuk pada kanal resmi DJP.
Riwayat pembayaran dan pengembalian harus ditelusuri
Salah satu tujuan praktis perubahan ini ialah menghindari pembacaan hasil pembetulan yang mengabaikan pembayaran atau pengembalian yang sudah terjadi. Peraturan PER-12/PJ/2026 merinci unsur yang diperhitungkan untuk masing-masing jenis SPT. Karena itu, nilai kurang bayar atau lebih bayar pada tampilan akhir perlu dicocokkan dengan bukti pembayaran, data pemotongan atau pemungutan yang relevan, serta surat keputusan pengembalian bila ada.
Langkah ini penting terutama jika SPT awal menunjukkan lebih bayar, kemudian nilainya berubah setelah pembetulan. Selisih antara dua SPT tidak otomatis merupakan pajak baru yang harus dibayar. Hasil akhirnya bergantung pada pembayaran yang telah dilakukan, pengembalian yang telah diterbitkan, dan ketentuan penghitungan untuk jenis SPT tersebut. Sebaliknya, pembetulan yang benar-benar menghasilkan kurang bayar tetap dapat menimbulkan kewajiban setor sesuai peraturan. Jangan menyimpulkan posisi pajak hanya dari satu kolom tanpa merekonsiliasi riwayatnya.
Dokumentasi yang perlu disiapkan meliputi SPT semula dan seluruh pembetulannya, bukti pembayaran, bukti potong atau pungut, surat keputusan terkait pengembalian, dan catatan rekonsiliasi internal. Daftar ini merupakan langkah pengendalian yang disarankan, bukan daftar persyaratan dokumen yang berlaku sama untuk setiap kasus. Ketika angka dalam Coretax tidak cocok dengan bukti yang dimiliki, selesaikan perbedaan tersebut sebelum mengirim pembetulan berikutnya atau meminta penjelasan melalui kanal DJP.
Perhatikan permohonan pengembalian yang sedang berjalan
Pembetulan SPT lebih bayar dapat berpengaruh pada permohonan pengembalian yang telah diajukan. Pasal 129A PER-12/PJ/2026 menyatakan permohonan tertentu tidak ditindaklanjuti bila SPT-nya dibetulkan dan prosesnya belum melewati batas yang ditentukan. Untuk penelitian pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang maupun pengembalian pendahuluan, batasnya berkaitan dengan belum diterbitkannya surat keputusan. Untuk pengembalian melalui pemeriksaan, syaratnya pemeriksaan belum dimulai. Ketentuan itu juga mencakup permohonan pengembalian pendahuluan melalui surat tersendiri.
Ini tidak berarti setiap permohonan pengembalian otomatis batal begitu ada pembetulan. Status proses harus diperiksa secara spesifik. Peraturan juga mengatur pemberitahuan atas permohonan yang tidak ditindaklanjuti dalam kondisi tertentu. Jika wajib pajak sedang menunggu pengembalian, langkah aman adalah memastikan tahap proses dan konsekuensi pembetulan sebelum menyampaikan SPT baru. Penjelasan DJP dapat membantu memahami alurnya, sedangkan keputusan untuk kasus tertentu harus bertumpu pada fakta dokumen dan ketentuan yang berlaku.
Ada pula konsekuensi khusus lain: menurut Pasal 129B, keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan menjadi tidak berlaku sejak SPT Tahunan pembetulan disampaikan. Wajib pajak yang sedang menggunakan fasilitas tersebut perlu menilai dampaknya terlebih dahulu, bukan menganggap jadwal pembayaran lama tetap berjalan.
Saldo kompensasi dan masa berikutnya
Untuk SPT Masa PPN, Pasal 29C mengatur penyesuaian saldo kompensasi lebih bayar ketika SPT yang dibetulkan menyatakan lebih bayar untuk dikompensasikan. Saldo hasil penyesuaian dapat positif maupun negatif dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN pertama berstatus normal yang belum disampaikan setelah masa pajak yang dibetulkan. Pasal 29D juga mengatur penyesuaian apabila terbit ketetapan, keputusan, atau putusan upaya hukum yang memengaruhi nilai kompensasi.
Dengan kata lain, dampak koreksi tidak selalu berhenti pada SPT yang dibetulkan. Periksa apakah saldo kompensasi yang mengalir ke masa berikutnya masih sesuai. Rekonsiliasi antara SPT sumber, keputusan pajak yang relevan, dan SPT masa normal berikutnya akan lebih berguna daripada hanya memeriksa tanda positif atau negatif pada satu layar. Lampiran resmi peraturan dan materi penjelasan DJP dapat digunakan untuk menelusuri contoh pengisian.
Kesimpulan
PER-12/PJ/2026 mengubah cara pembetulan SPT diperlakukan di Coretax, tetapi penerapannya bergantung pada jenis SPT, periode pajak, dan waktu penyampaiannya. Sebelum mengirim pembetulan, pastikan isian terakhir sudah lengkap, cocokkan pembayaran dan pengembalian yang telah terjadi, periksa status permohonan pengembalian atau angsuran, serta telusuri dampaknya pada saldo kompensasi. Jika ada proses pemeriksaan atau keadaan khusus, telaah aturan yang relevan dan minta konfirmasi melalui kanal resmi sebelum mengambil langkah.
Rujukan resmi
- PER-12/PJ/2026, teks peraturan DJP
- Materi penjelasan DJP dan lampiran
- Artikel DJP tentang mekanisme pembetulan Coretax
Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi umum, bukan nasihat perpajakan untuk keadaan tertentu. Ketentuan dapat berubah dan penerapannya bergantung pada fakta serta dokumen masing-masing wajib pajak. Rujuk peraturan resmi dan konsultasikan kasus khusus dengan profesional yang berwenang.