
Penggunaan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menentukan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah sekaligus kemampuan perusahaan menjaga pelayanan dan membiayai pertumbuhan. Masalah muncul ketika semua pembayaran yang dihitung dari laba diperlakukan sebagai pembagian laba. Padahal dividen, cadangan, tantiem, bonus, dan program sosial dapat memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda.
Untuk tahun buku 2026, harmonisasi harus mempertemukan kewenangan penetapan penggunaan laba dengan substansi transaksi dan waktu timbulnya kewajiban. Keputusan pemilik yang sah perlu diterjemahkan ke dalam pencatatan yang tepat. Pengesahan penggunaan laba saja tidak cukup untuk menentukan apakah suatu pos merupakan beban, perubahan ekuitas, liabilitas, atau perolehan aset.
Bentuk Hukum Menentukan Aturan yang Digunakan
Langkah pertama adalah membedakan perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda). PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD mengatur penggunaan laba Perumda dalam Pasal 100 sampai Pasal 104, sedangkan Pasal 105 mengarahkan penggunaan laba Perseroda kepada ketentuan perseroan terbatas. Organ penetapnya juga berbeda: Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk Perumda dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk Perseroda.
| Aspek | Perumda | Perseroda |
|---|---|---|
| Penetapan penggunaan laba | KPM setiap tahun, sesuai anggaran dasar | RUPS, sesuai UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar |
| Cadangan wajib | Disisihkan setiap tahun sampai paling sedikit 20% dari modal Perumda, sepanjang saldo laba positif | Disisihkan setiap tahun sampai paling sedikit 20% dari modal ditempatkan dan disetor, sepanjang saldo laba positif |
| Penggunaan cadangan sebelum mencapai 20% | Hanya untuk menutup kerugian | Hanya untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi cadangan lain |
| Dividen | Menjadi penerimaan daerah setelah disahkan KPM; tidak dapat dibagi selama saldo laba negatif | Hanya boleh dibagi bila saldo laba positif; menjadi penerimaan daerah setelah disahkan RUPS |
| Tantiem dan bonus | Gabungan paling tinggi 5% dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan; yang terkait kinerja dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya | Mengikuti anggaran dasar, keputusan RUPS, dan ketentuan daerah yang berlaku |
| Dasar utama | PP 54/2017 Pasal 100–104 | PP 54/2017 Pasal 105; UU 40/2007 Pasal 70–71 |
Angka 20% adalah ambang akumulasi cadangan terhadap modal, bukan persentase yang otomatis dipotong dari laba setiap tahun. Besaran penyisihan tahunan mengikuti dasar hukum dan keputusan organ yang berwenang. Pasal 101 juga menegaskan bahwa kelebihan cadangan di atas 20% dapat digunakan berdasarkan keputusan KPM, dan direksi wajib mengelola dana cadangan agar memperoleh hasil yang dicatat dalam laba rugi.
Untuk Perumda, Pasal 100 memprioritaskan peningkatan pelayanan dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi. PP 54/2017 tidak menetapkan satu persentase dividen yang seragam bagi seluruh BUMD. Karena itu, target pendapatan asli daerah (PAD) tidak boleh langsung menggantikan pengujian atas cadangan, pelayanan, dan dasar pembagian laba.
Perda pendirian, peraturan kepala daerah tentang penggunaan laba, anggaran dasar, dan keputusan pemilik perlu dibaca sebagai satu rangkaian. Untuk BUMD sektor jasa keuangan, seperti bank pembangunan daerah atau BPR milik daerah, ketentuan OJK tentang permodalan, remunerasi, dan pembatasan distribusi juga harus ditelaah. Persentase yang berlaku di satu perusahaan tidak dapat dipindahkan ke BUMD lain tanpa menguji dasar hukumnya.
- 1Rugi lama tertutup?Saldo laba negatif menahan dividen (Penjelasan Pasal 102).
- 2CadanganDisisihkan sampai paling sedikit 20% dari modal (Pasal 101).
- 3Pelayanan dan perintisanPrioritas setelah cadangan terpenuhi (Pasal 100).
- 4Dividen hak daerahPenerimaan daerah setelah disahkan KPM (Pasal 102).
- 5Tantiem dan bonusMaksimal 5% gabungan; yang terkait kinerja dibebankan sebagai biaya (Pasal 103).
Kerangka Pelaporan Harus Jelas Sebelum Laba Dibagikan
Kepemilikan oleh pemerintah daerah tidak otomatis membuat laporan keuangan BUMD memakai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BUMD menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi entitasnya; pemerintah daerah sebagai pemilik mencatat investasinya sendiri berdasarkan SAP.
BUMD yang memenuhi syarat dapat memakai SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP), yang berlaku efektif 1 Januari 2025 dan menggantikan SAK ETAP. Penggunaannya harus didukung kelayakan entitas dan ketentuan otoritas, bukan semata karena ukuran atau kepemilikan daerah. Lihat SAK Entitas Privat: Peta Transisi dari SAK ETAP.
Untuk BUMD yang memakai SAK Indonesia, rujukan relevan antara lain PSAK 201 (penyajian laporan keuangan), PSAK 219 (imbalan kerja), PSAK 210 (peristiwa setelah periode pelaporan), PSAK 237 (provisi), PSAK 208 (kebijakan, estimasi, dan kesalahan), serta PSAK 212 (pajak penghasilan). Pengguna SAK EP memakai bab yang sesuai dalam kerangka tersebut; jangan mencampurkan persyaratan kedua kerangka secara selektif.
PSAK 118 yang menggantikan PSAK 201 disahkan DSAK IAI pada 28 Mei 2025 dan berlaku efektif 1 Januari 2027. Kewajiban menerapkannya tidak dimulai pada tahun buku 2026, tetapi kesiapan data pembanding 2026 sudah patut menjadi agenda penutupan buku. Lihat PSAK 118: Laporan Laba Rugi Baru Mulai 2027.
Tantiem dan Bonus Terkait Kinerja Merupakan Biaya
Pasal 100 PP 54/2017 mencantumkan tantiem dan bonus dalam daftar penggunaan laba Perumda. Ketentuan itu harus dibaca bersama Pasal 103 ayat (2), yang mengatur bahwa tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Daftar penggunaan laba tidak dapat dijadikan alasan untuk membebankan remunerasi kinerja langsung ke saldo laba.
Pasal 103 ayat (1) menetapkan batas gabungan tantiem direksi dan dewan pengawas serta bonus pegawai paling tinggi 5% dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan. Batas ini berlaku untuk gabungan, bukan 5% untuk masing-masing kelompok. Karena pasal tersebut berada dalam pengaturan Perumda, penerapannya pada Perseroda memerlukan dasar hukum tersendiri, misalnya anggaran dasar atau peraturan kepala daerah.
Dari sisi PSAK 219, biaya program bagi laba dan bonus diakui ketika entitas mempunyai kewajiban hukum atau konstruktif kini untuk melakukan pembayaran sebagai akibat peristiwa masa lalu dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Beban tidak selalu menunggu pembayaran kas atau rapat pemilik.
Misalnya, kebijakan remunerasi yang sah dan praktik yang konsisten telah menimbulkan kewajiban bonus atas jasa tahun 2026. Jika estimasinya andal pada 31 Desember 2026, perusahaan mengakui beban dan liabilitas pada 2026; penetapan jumlah sesudah akhir tahun menjadi bukti tambahan atas estimasi tersebut. Sebaliknya, jika sampai akhir tahun pemberian masih sepenuhnya diskresioner dan belum ada kewajiban kini, usulan bonus belum cukup untuk membentuk utang.
Persetujuan pemilik tidak boleh dipakai untuk menghapus beban yang sebenarnya telah timbul. Sebaliknya, pengakuan akrual tidak memberi kewenangan membayar remunerasi yang melampaui batas hukum. Kepatuhan, pengukuran, dan pencatatan harus sama-sama dipenuhi.
Sumber dana dari laba tidak membuat semua transaksi menjadi pembagian laba.
Beban dan utang
Tantiem atau bonus kinerja atas jasa yang sudah diberikan. Diakui bila ada kewajiban kini dan estimasi andal.
Reklasifikasi dalam ekuitas
Cadangan wajib dari laba. Total ekuitas tidak berubah dan tidak otomatis berarti kas dipisahkan.
Saldo laba dan utang dividen
Dividen yang telah disahkan KPM atau RUPS. Bukan beban dalam laporan laba rugi.
Beban saat terealisasi atau provisi bila ada kewajiban kini
Penandaan internal atas laba bukan utang kepada masyarakat. Bantuan yang diserahkan umumnya beban; yang menghasilkan aset terkendali diuji sebagai aset.
Cadangan dan Dividen Memengaruhi Ekuitas dengan Cara Berbeda
Pembentukan cadangan wajib dari laba adalah pengalokasian di dalam ekuitas: mendebit saldo laba belum ditentukan penggunaannya dan mengkredit saldo laba yang ditentukan penggunaannya untuk cadangan. Total ekuitas tidak berubah. Cadangan di sisi ekuitas juga tidak otomatis berarti kas dengan jumlah sama telah dipisahkan; bila dana ditempatkan dalam rekening atau instrumen tertentu, aset itu dicatat tersendiri sesuai sifatnya. Cadangan wajib harus dibedakan dari penyisihan kerugian kredit atau provisi yang tujuan dan dasar pengukurannya berbeda.
Dividen adalah distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Pengakuannya mengurangi saldo laba dan menimbulkan utang ketika pembagian telah disahkan secara tepat dan tidak lagi berada dalam diskresi perusahaan. Pembayaran berikutnya melunasi utang tersebut. Dividen bukan beban dalam laporan laba rugi.
Laba tahun berjalan juga tidak boleh dibaca terpisah dari akumulasi kerugian. Penjelasan Pasal 102 PP 54/2017 menegaskan bahwa Perumda tidak dapat membagikan dividen bila laba bersih tahun berjalan belum menutup akumulasi kerugian sehingga saldo laba masih negatif; Pasal 104 menambahkan bahwa kerugian yang tidak tertutup cadangan tetap dicatat dan perusahaan dianggap tidak memperoleh laba sampai kerugian itu tertutup. Untuk Perseroda, Pasal 71 ayat (3) UU Perseroan Terbatas mensyaratkan saldo laba positif.
Selain legalitas pembagian, keputusan yang sehat perlu menguji kas bebas, kewajiban jatuh tempo, kebutuhan investasi, dan kesinambungan pelayanan. Laba yang masih berupa piutang tidak memiliki kemampuan bayar yang sama dengan kas yang tersedia.
Tanggal Keputusan Menentukan Tahun Pengakuan Dividen
Tahun laba diperoleh, tahun pembagian disahkan, dan tahun kas dibayar dapat berbeda. Menurut PSAK 210, dividen yang diumumkan setelah akhir periode pelaporan tidak diakui sebagai liabilitas pada akhir periode tersebut, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan bila diumumkan sebelum laporan diotorisasi untuk terbit. Hal ini sejalan dengan Pasal 102 dan 105 PP 54/2017: dividen hak daerah menjadi penerimaan daerah setelah disahkan KPM atau RUPS.
Sebagai ilustrasi, laba berasal dari tahun buku yang berakhir 31 Desember 2026, sedangkan KPM atau RUPS menetapkan dividen pada 30 April 2027. Tanpa penetapan sah sebelumnya, utang dividen tidak dicatat pada 31 Desember 2026 dan baru diakui pada 30 April 2027. Bila laporan 2026 telah diotorisasi sebelum keputusan itu, penetapan tersebut berada di luar rentang peristiwa setelah periode pelaporan untuk laporan tersebut.
Belum ada utang dividen
Laba tahun 2026 belum menciptakan utang tanpa keputusan pembagian yang sah. Bila keputusan terjadi sebelum laporan diotorisasi, cukup diungkapkan dalam catatan.
Utang dividen diakui
Keputusan sah mengalihkan jumlah dividen dari saldo laba menjadi kewajiban kepada pemerintah daerah.
Utang dilunasi
Pembayaran melunasi utang dividen dan menjadi realisasi pendapatan hasil BUMD bagi kas daerah.
Perlakuan dividen ini perlu dibedakan dari bonus atas jasa 2026 yang kewajibannya sudah ada pada akhir tahun. Keduanya dapat diputuskan dalam rapat yang sama, tetapi tanggal pengakuan akuntansinya dapat berbeda karena substansi kewajibannya berbeda.
Dana Sosial Memerlukan Penilaian atas Kewajiban dan Realisasi
Pasal 106 PP 54/2017 mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMD melalui penyisihan sebagian laba bersih, dengan prioritas pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Di sisi lain, Pasal 74 UU Perseroan Terbatas dan PP 47/2012 mengatur penganggaran dan pembebanan TJSL bagi perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, sebagai biaya perseroan yang dianggarkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Implikasinya adalah memisahkan tiga hal: penandaan internal atas laba, timbulnya kewajiban kepada pihak lain, dan pelaksanaan program. Alokasi anggaran atau penandaan internal saja tidak otomatis merupakan utang kepada masyarakat. Bila sudah ada kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu, pengakuan liabilitas perlu dievaluasi; untuk provisi, PSAK 237 mensyaratkan kewajiban kini, kemungkinan besar arus keluar sumber daya, dan estimasi yang andal.
Saat program dilaksanakan, belanja dicatat menurut substansinya. Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat umumnya menjadi beban, sedangkan pengeluaran yang menghasilkan aset yang dikendalikan perusahaan diuji terhadap kriteria pengakuan aset. Bila dana telah ditandai dalam ekuitas dan realisasinya kemudian diakui sebagai beban, mekanisme pelepasan penandaan harus jelas agar saldo laba tidak dikurangi dua kali.
Ilustrasi Penutupan Buku dan Jurnal
Ilustrasi berikut memakai Perumda yang tidak mempunyai akumulasi rugi. Seluruh angka hipotetis. Laba bersih tahun buku 2026 setelah pajak serta setelah beban tantiem dan bonus adalah Rp10 miliar; di dalam beban tersebut sudah termasuk tantiem dan bonus Rp400 juta. Direncanakan tambahan cadangan Rp1 miliar dan dividen Rp4 miliar.
| Pengujian | Perhitungan atau hasil |
|---|---|
| Batas gabungan tantiem dan bonus | 5% × (Rp10 miliar − Rp1 miliar) = Rp450 juta |
| Jumlah yang telah dibebankan | Rp400 juta, di bawah batas ilustratif Rp450 juta |
| Penggunaan laba bersih Rp10 miliar | Cadangan Rp1 miliar + dividen Rp4 miliar + laba ditahan Rp5 miliar |
Definisi "laba bersih" untuk menghitung batas 5%, hubungannya dengan beban remunerasi itu sendiri, dan urutan perhitungan dengan cadangan perlu dinyatakan jelas dalam kebijakan dan direkonsiliasi ke angka final laporan keuangan. Formula yang saling bergantung harus diselesaikan dengan dasar perhitungan yang terdokumentasi.
| Saat pencatatan | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| 31 Desember 2026, bila kriteria akrual terpenuhi | Beban tantiem dan bonus Rp400 juta | Utang tantiem dan bonus Rp400 juta |
| Saat penyisihan cadangan ditetapkan secara sah | Saldo laba belum ditentukan penggunaannya Rp1 miliar | Saldo laba ditentukan penggunaannya (cadangan) Rp1 miliar |
| Saat dividen disahkan pada 2027 | Saldo laba Rp4 miliar | Utang dividen kepada pemerintah daerah Rp4 miliar |
| Saat dividen dibayar | Utang dividen Rp4 miliar | Kas atau bank Rp4 miliar |
Jurnal disajikan bruto tanpa merinci pemotongan pajak. Keabsahan penyisihan cadangan, kecukupan akumulasi cadangan, dan kemampuan membayar dividen tetap harus diuji tersendiri.
Rekonsiliasi Pajak dan Pencatatan Pemerintah Daerah
Pengakuan beban komersial tidak otomatis berarti biaya dapat dikurangkan secara fiskal. Pasal 9 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun serta pembentukan atau pemupukan dana cadangan (kecuali yang diatur khusus) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk tantiem, bonus, dan TJSL, periksa sifat pembayaran, dasar pemberian, kewajaran, syarat pengurangan, serta kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 yang relevan. Nama akun atau keputusan rapat tidak menentukan perlakuan pajaknya. Perbedaan komersial dan fiskal direkonsiliasi, dan pajak tangguhan dievaluasi sesuai kerangka pelaporan.
Di sisi pemerintah daerah, PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi membedakan metode biaya dan metode ekuitas. Pada metode ekuitas, bagian laba diakui sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan operasional dan menambah nilai investasi; dividen tunai yang ditetapkan mengurangi nilai investasi. Pada metode biaya, dividen yang ditetapkan diakui sebagai pendapatan hasil investasi. Penerimaan kas dividen dicatat sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran pada saat diterima di rekening kas umum daerah.
- Keputusan sah: utang dividen
- Pembayaran: kas berkurang, utang lunas
- Ekuitas berkurang saat keputusan
- Keputusan sah: piutang dividen
- Kas masuk RKUD: pendapatan LRA
- Metode ekuitas: nilai investasi menyesuaikan
Rekonsiliasi BUMD dan pemilik karena itu harus mencocokkan keputusan pembagian, bagian masing-masing pemilik (pada BUMD dengan lebih dari satu daerah pemegang saham), utang, piutang, dan bukti setoran.
Agenda Harmonisasi untuk Tahun Buku 2026
- 1Inventarisasi aturanPeraturan nasional, perda, peraturan kepala daerah, ketentuan sektoral, dan anggaran dasar yang mengatur penggunaan laba.
- 2Tetapkan kerangka dan klasifikasiSAK Indonesia atau SAK EP; dokumentasikan klasifikasi setiap komponen: beban, ekuitas, liabilitas, atau aset.
- 3Selesaikan estimasi akhir tahunRemunerasi kinerja dan kewajiban program sosial yang telah timbul pada 31 Desember 2026.
- 4Rekonsiliasi saldo labaDari laba setelah pajak ke saldo laba yang dapat dialokasikan: rugi terdahulu, cadangan, koreksi audit, dan jumlah yang telah dibebankan.
- 5Dokumentasikan keputusanTanggal keputusan KPM atau RUPS, cocokkan dengan catatan pemda, dan evaluasi koreksi kesalahan material sesuai PSAK 208 atau bab terkait SAK EP.
Dewan pengawas, komisaris, komite audit, dan auditor perlu menelaah bukti di balik klasifikasi tersebut. Opini audit atas laporan keuangan tidak menggantikan kewenangan KPM atau RUPS dalam menetapkan penggunaan laba. Sebaliknya, keputusan pemilik tidak menggantikan kewajiban penyajian sesuai standar akuntansi.
Daftar periksa singkat sebelum rapat penetapan penggunaan laba
- Saldo laba setelah menutup akumulasi rugi bernilai positif.
- Akumulasi cadangan dibandingkan dengan 20% modal; tambahan penyisihan berdasar keputusan yang sah.
- Tantiem dan bonus kinerja sudah dibebankan dan diuji terhadap batas gabungan 5% (Perumda) atau dasar hukum yang berlaku.
- Dividen yang diusulkan didukung analisis kas bebas, kewajiban jatuh tempo, dan kebutuhan pelayanan.
- Program TJSL dipisahkan antara penandaan, kewajiban, dan realisasi.
- Draf keputusan memuat tanggal, jumlah, dan bagian setiap pemilik untuk rekonsiliasi dengan pemda.
Harmonisasi yang kuat menghasilkan satu jejak keputusan yang dapat ditelusuri: laba diukur dengan tepat, penggunaannya disahkan organ yang berwenang, kewajiban dicatat pada periode yang benar, dan pembayaran dapat direkonsiliasi. Dengan dasar itu, kontribusi BUMD kepada daerah dapat berjalan seiring dengan pemeliharaan modal dan mutu pelayanan publik.
Butuh pendampingan menyusun kebijakan penggunaan laba atau audit laporan keuangan BUMD? Lihat layanan Audit Laporan Keuangan dan Akuntansi & SAK.
Referensi Resmi
- PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, khususnya Pasal 100–106 dan Penjelasan Pasal 102
- UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah, khususnya Pasal 70, 71, dan 74; serta PP 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- IAI: Tentang SAK Entitas Privat
- SAK Indonesia: PSAK 201, PSAK 208, PSAK 210, PSAK 212, PSAK 219, dan PSAK 237; IAI: Pengesahan PSAK 118
- UU Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir melalui UU 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya Pasal 6 dan Pasal 9
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan: PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi dan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Artikel ini bersifat edukatif dan bukan opini hukum atau audit untuk entitas tertentu. Seluruh angka dan tanggal ilustrasi bersifat hipotetis. Penerapan pada BUMD tertentu perlu merujuk perda, peraturan kepala daerah, anggaran dasar, ketentuan sektoral, dan kerangka pelaporan yang berlaku.