
Tingkat C adalah cakupan kompetensi terluas dalam Uji Kompetensi Perpajakan. Peserta harus mampu menyelesaikan kasus yang mempertemukan aturan domestik dengan transaksi lintas negara. Pekan ini ujian Tingkat C dijadwalkan Selasa, 10 November 2026.
Menurut Pasal 10 PMK 55/2026, SKK C mencakup hak dan kewajiban perpajakan seluruh orang pribadi dan badan, termasuk penanaman modal asing, BUT, dan subjek yang berdomisili di negara mitra P3B yang dikecualikan dari A dan B.
ARTIKEL INI
Mata Ujian Tingkat C Menurut Cakupan Resmi
Berkas "Cakupan Materi Soal Uji Kompetensi Perpajakan 2026" di Info Peserta UKP BPPK membagi Tingkat C menurut tiga subjek. Tidak semua submateri dasar A dan B muncul dengan rincian yang sama; bagian Transaksi Internasional adalah porsi baru yang paling luas.
Transaksi Internasional
- Pajak Internasional: pemajakan berdasarkan domisili dan sumber, P3B, penghindaran pajak berganda, aturan antipenghindaran, dokumentasi transfer pricing, MAP dan APA, pertukaran informasi, dan bantuan penagihan.
- PPh Badan: cakupan lintas negara, termasuk kredit pajak luar negeri (PPh 24) dan branch profit tax.
- PPh Potong/Pungut: PPh 26, branch profit tax, pengalihan saham, dividen, royalti, dan bunga.
- Akuntansi Perpajakan: termasuk bank dan nonbank, konstruksi, merger dan likuidasi, serta hubungan laporan fiskal dan komersial.
Badan Dalam Negeri
- PPh Badan dan Akuntansi Perpajakan pada topik lanjutan.
- KUP, PPSP, PP: ketetapan, keberatan, sanksi, dan penagihan.
- PPh Potong/Pungut: PPh 21, 22, 23, dan Pasal 4 ayat (2).
- PBB-P5L: pengecualian, penghitungan, dan upaya hukum.
- PPN/SPT Masa PPN.
Orang Pribadi
- PPh OP: PTKP, tarif, dan penghitungan.
- PPh 21 untuk orang pribadi.
- KUP: STP dan SKP.
- PPN dan Bea Meterai.
P3B tidak otomatis menghapus pajak Indonesia. Analisis dimulai dari status domisili, jenis penghasilan, keberadaan BUT, dan syarat administrasi, baru kemudian pasal P3B yang benar-benar berlaku.
Kerangka Menjawab Kasus Lintas Negara: S-O-L-T-A
Untuk transfer pricing, mulai dari transaksi dan hubungan istimewa, identifikasi fungsi, aset, dan risiko, pilih pembanding dan metode, lalu simpulkan kewajaran. Ambang dan tenggat dokumen penentuan harga transfer dibahas di artikel TP Doc menurut PMK 172/2023, sedangkan pertukaran informasi dibahas di artikel GIR MCAA.
Aturan yang Dijadikan Peta
- PMK 55/2026 untuk kerangka UKP, SKK, dan klasifikasi C.
- UU PPh dan UU KUP beserta perubahannya; PP 50/2022; serta PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026.
- PMK 172/2023 tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha: analisis kesebandingan, metode, dokumentasi, APA, dan MAP.
- Teks P3B negara yang disebut dalam kasus, termasuk protokol dan tanggal mulai berlakunya, serta aturan domestik tentang penerapan manfaat P3B dan dokumen domisili di basis peraturan DJP. Jangan memakai ringkasan treaty negara lain.
- UU PPN, UU PBB, UU Bea Meterai, UU PPSP, dan UU Pengadilan Pajak beserta aturan pelaksananya untuk topik pendamping.
Aturan pajak internasional bergerak cepat. Periksa status perubahan menjelang ujian, dan jangan menghafal tarif treaty tanpa memeriksa pasal, penerima manfaat, dan periodenya.
- Dasar domestikUlangi KUP, PPh badan, PPN, dan akuntansi pajak.
- P3B & BUTPelajari P3B, BUT, dan kredit pajak luar negeri lewat kasus negara tertentu.
- TP & PPh 26Matriks subjek–objek–dokumen untuk transfer pricing dan PPh 26.
- SimulasiLatihan campuran berwaktu; tulis alasan mengapa tiga opsi lain salah.
- Periode 1–8UKP perdana: A, B, C, B (PENG-7/PP/2026).
- Periode 9–10 · BSesi 08.00 dan 13.00 WIB.
- Periode 11–12 · CSesi 08.00 dan 13.00 WIB.
- Periode 13–14 · ASesi 08.00 dan 13.00 WIB.
- Periode 15–16 · BHari yang sama: rencana pengumuman kelulusan periode 1–8.
- Hasil periode 9–16Rencana pengumuman kelulusan, lalu penerbitan SKK.
Contoh Soal UKP Level C
Soal berikut buatan penulis untuk melatih penalaran, bukan soal resmi BPPK. Untuk contoh soal lengkap dengan simulasi waktu, buka game simulasi UKP Level C.
PT Nusantara membagikan dividen kepada pemegang saham badan di negara yang tidak memiliki P3B dengan Indonesia. Tarif PPh Pasal 26 yang dipotong adalah…
- 10% dari jumlah bruto
- 15% dari jumlah bruto
- 20% dari jumlah bruto
- Tidak dipotong
Lihat jawaban
C. Pasal 26 ayat (1) UU PPh: 20% dari jumlah bruto, kecuali ada ketentuan P3B yang dapat diterapkan.
Penghasilan kena pajak suatu BUT setelah dikurangi PPh-nya dikenai pajak tambahan menurut Pasal 26 ayat (4) UU PPh. Tarif domestiknya adalah…
- 10%
- 15%
- 20%
- 22%
Lihat jawaban
C. 20%, kecuali penghasilan itu ditanamkan kembali di Indonesia sesuai ketentuan, atau P3B mengatur tarif lain.
PT Indonesia membayar royalti kepada badan luar negeri yang menyatakan berhak atas tarif P3B. Langkah yang tepat adalah…
- Langsung memakai tarif yang diklaim
- Memeriksa P3B negara domisili, status penerima manfaat, dokumen domisili, dan klasifikasi penghasilan sebelum menerapkan tarif
- Memotong PPh 23
- Tidak memotong pajak sama sekali
Lihat jawaban
B. Manfaat P3B hanya dapat diterapkan bila syarat formal dan materialnya terpenuhi. Tanpa itu, berlaku tarif PPh 26 domestik.
Pendaftaran dan Hal Administratif
Pendaftaran dilakukan di portal Sertifikasi Kemenkeu Learning Center dengan akun SSO Kemenkeu; satu NIK hanya untuk satu akun, dan profil harus lengkap serta terverifikasi sebelum mendaftar. Sebelum ujian, unduh Safe Exam Browser, berkas konfigurasi Tingkat C, dan jalankan uji perangkat; FAQ BPPK meminta seluruh perangkat siap paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Ujian diawasi dengan AI proctoring dan pengawas langsung melalui Zoom. Baca juga Tata Tertib UKP pada halaman yang sama.
Ingat batasnya: SKK hanya bukti kompetensi. Untuk berpraktik sebagai konsultan pajak, PMK 55/2026 masih mensyaratkan ujian profesi oleh asosiasi, pendidikan, pengalaman kerja sesuai klasifikasi, dan permohonan izin. Rincian transisinya ada di artikel UKP Menggantikan USKP.
Referensi Resmi
- BPPK: Info Peserta UKP — Cakupan Materi Soal Uji Kompetensi Perpajakan 2026, tata tertib, dan pengumuman
- BPPK: FAQ Sertifikasi Kemenkeu Learning Center
- DJP: PMK 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak
- Ortax: ringkasan PENG-8/PP/2026 (UKP periode 9–16)
- DJP: PMK 172 Tahun 2023 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
Artikel ini adalah panduan belajar, bukan materi resmi BPPK. Soal latihan sepenuhnya buatan penulis dan bukan soal, kunci, atau prediksi UKP. Periksa kembali dokumen cakupan, pengumuman, dan aturan yang berlaku menjelang ujian.